Rekomendasi Kebijakan

Penerusan Surat terkait Masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.  Apabila dokumen tidak muncul, silahkan gunakan tautan berikut ini lihat dokumen.

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih dan penghormatan atas tanggapan Bapak dan jajaran yang telah memberikan peluang kepada Mastel untuk menyampaikan saran, masukan, dan pemikiran terkait PP 82 tahun 2012 di tengah ulur-tarik kepentingan global yang akan sangat menentukan nasib dan posisi Indonesia ke depan. Mastel telah mencermati pasal demi pasal dari draft perubahan PP 82

Bersama ini, MASTEL sekali lagi menyampaikan pemikiran dan pandangan yang substansinya sama dengan isi surat  kepada Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 30 Oktober 2018 (Surat No.066/MASTEL-KU/X/2018) namun dengan beberapa argumentasi tambahan. Surat ini kami sampaikan sehubungan dengan masih berlanjutnya upaya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo RI dalam mempertahankan konsep perubahan PP 82 tahun

Menyadari pentingnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut, maka Mastel ingin menyampaikan masukan kepada pemerintah, sebagaimana terlampir di bawah ini: Apabila dokumen tidak muncul, silahkan gunakan tautan berikut ini lihat dokumen.

Terkait dengan ITU ICT Development Index 2016 (IOI), yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-115 yang cukup rendah secara global, kami sampaikan beberapa poin-poin yang kami cermati di Mastel sebagai berikut: Apabila dokumen tidak muncul, silahkan gunakan tautan berikut ini lihat dokumen.

Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Menter! Komunikasi dan lnformatika tentang Penyediaan Layanan on (Over the Top), sebagai bentuk dukungan dan peran serta pernangku kepentingan di bidang telematika, Mastel menyampaikan beberapa masukan sebagai berikut: Apabila dokumen tidak muncul, silahkan gunakan tautan berikut ini lihat dokumen.

Menindak-lanjuti surat kami terdahulu No 002/MASTEL-KU/111/2007 tanggal 3 Maret 2017 perihal pembahasan rencana revisi UU Telekomunikasi bersama Mastel, sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Telekomunikasi Kemenkominfo Nomor 22/DJPPl.3/Pl.02.05/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 dan surat Nomor 26/DJPPl.3/Pl.02.05/3/2017 tanggal 1 Maret 2017 perihal Undangan Rapat Pembahasan Undang-undang Telekomunikasi Bersama Mastel, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai

Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Menteri kepada Mastel dalam rapat tanggal 10 Agustus 2017 dengan Bapak Menteri dan para pejabat Eselon I Kementerian Kominfo mengenai perlu atau tidaknva Indonesia mempertahankan keanggotaan Indonesia sebagai anggota ITU Council, bersama ini kami sampaikan pandangan dan beberapa usulan Mastel sebagai berikut: Apabila dokumen tidak muncul, silahkan gunakan tautan berikut

Menunjuk surat kami terkait RUU Penyiaran kepada Ketua Komisi I DPR RI No. 022/MASTEL-KU/ Vlll/2015 pada tanggal 14 Agustus 2015 yang lalu, bersama ini kami sampaikan masukan perihal RUU Penyiaran, yang kami harap dapat menjadi masukan bagi Badan Legislasi DPR RI. Masukan yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut: Apabila dokumen tidak muncul, silahkan gunakan