Twitter Pedoman dan Aturan Baru Untuk Iklan Politik

Logo Telkom Indonesia Logo Telkomsel Indosat Ooredo Ads

Hari ini Twitter telah mengumumkan pedoman baru dan aturan yang lebih ketat untuk iklan politik di platformnya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggapannya atas keprihatinan adanya campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika pada tahun 2016.

Dengan adanya peraturan baru, yang disebutnya sebagai Kebijakan Kampanye Politik, dijadwalkan untuk ditayangkan pada musim panas ini di Amerika dan dirancang untuk memberi tahu pengiklan bagaimana Twitter membedakan iklan politik dari yang standar, non-politik dan metode apa yang akan digunakan untuk membuat identitas pengiklan tersedia bagi publik. Selain itu pengiklan politik juga dapat mengajukan permohonan sertifikasi melalui proses online khusus yang disediakan oleh Twitter.

“Sebagai bagian dari kebijakan baru tersebut, kami akan meminta pengiklan yang ingin menjalankan iklan kampanye politik untuk untuk memberikan identitas mereka dan menyatakan bahwa mereka berada di Amerika. Calon dan komite harus memberikan tanda pengenal mereka, sementara untuk organisasi yang terdaftar serta individu harus menyerahkan formulir yang disahkan, ”jelas Bruce Falck, manajer umum produk pendapatan dan Vijaya Gadde, kepala kebijakan dan hukum di Twitter didalam blog.

Mereka juga mengatakan bahwa setelah formulir yang diperlukan diterima, perusahaan akan mengirimkan surat untuk melakukan validasi identitas dan lokasi pengiklan.

Untuk memastikan peraturan tersebut sejalan dengan peraturan yang ada, Twitter menegaskan bahwa tidak memungkinkan bagi warga negara asing untuk menargetkan iklan politik kepada orang-orang yang diidentifikasi berada di Amerika”.

Perusahaan ini juga menuntut kampanye politik harus memiliki foto profil, foto header, dan situs web yang konsisten dengan keberadaan online-nya. Pada bio Twitter juga harus menyertakan alamat situs web dan info kontak yang benar. Profil ini juga akan memiliki apa yang Twitter sebut sebagai lencana visual dan informasi pada tweet yang dipromosikan, sehingga pengguna dapat membedakan konten iklan politik dan non-politik serta apakah itu secara resmi disahkan oleh seorang kandidat politik di Amerika yang aktif.

Perubahan ini sejalan dengan pengumuman yang dibuat oleh Twitter pada bulan April bahwa mereka akan mengikuti pedoman yang digariskan dalam Undang-Undang Iklan Jujur yang telah diusulkan dan pertama kali diperkenalkan pada bulan Oktober untuk mencoba dan mengatur praktik iklan politik di media sosial.

Twitter mengatakan akan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dan pengumuman hari ini menandai sebuah perubahan aturan konkret pertama untuk Twitter setelah adanya keterlibatan Rusia dalam pemilihan sebelumnya dan setelah adanya sidang kongres pada musim gugur yang lalu.

Twitter juga mengatakan rencananya untuk meluncurkan Pusat Transparansi Iklan di musim panas guna meningkatkan transparansi pada platform milik mereka melalui penargetan demografi yang lebih rinci. Sementara itu, Twitter juga akan memperluas kebijakan tersebut di luar negeri.(hh)

Sumber