Cyber Sovereignty dan OTT Asing

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
    Posts
  • #15009
    admin
    Keymaster

    Masalah kedaulatan negara kita dengan adanya dunia internet atau cyber ini sudahlah bisa dikategorikan sangat diperlukan mengingat hingga tahun ini sudah lebih dari 100 juta rakyat Indonesia atau lebih dari 40% populasi Indonesia merupakan pengakses dunia cyber di seluruh Nusantara.

    Kedaulatan cyber merupakan layer virtual selain kedaulatan darat, laut dan udara yang harus kita sudah mulai tegakkan untuk melindungi harkat dan martabat bangsa kita secara global.

    Tentunya penegakan kedaulatan cyber bangsa Indonesia bukanlah hal yang sederhana akan tetapi haruslah menganut azas utama yaitu keadilan. Dengan adanya prinsip ini tentunya kita harus mulai berani dan menguraikan kekusutan pro dan kontra antara berbagai macam jenis layanan dan aplikasi OTT yang marak di dunia cyber.

    Cyber Sovereignty dan OTT Asing

    Sebut saja, saat ini sedang maraknya diskusi dan debat di antara kita tentang bagaimana YouTube hingga Apple iTunes dibiarkan melenggang, sedangkan Netflix yang baru saja muncul sudah diblokir. Belum lagi kehadiran torrent dan berbagai situs pengakses film yang ilegal dan gratis yang masih bisa diakses lainya.

    Hal seperti ini sangatlah memprihatinkan dalam situasi kebangsaan negara kita yang membutuhkan aturan dan tatanan kedaulatan cyber yang pasti. Bukan yang ada aturannya atau tidak akan, tetapi juga dalam pelaksanaan aturan tersebut agar semua pihak merasakan keadilan yang didambakan setiap stakeholder di dunia cyber ini.

    Kita semua harus siap dan mulai melakukan juga revolusi mental di dunia cyber dalam menghadapi globalisasi, perkembangan teknologi dan menyiapkan juga segenap kompetensi bangsa ini dalam menghadapi semua hal tersebut dari semua pihak baik itu pemerintah, akademisi, pelajar, publik pengguna layanan, kalangan bisnis, profesional hingga penyedia teknologi baik lokal maupun global yang akan berkiprah di wilayah teritori Indonesia.

    Kebersamaan dalam menciptakan kedaulatan cyber negara kita secara menyeluruh dan tidak tersegmentasi diharapkan juga akan meningkatkan daya saing kita, menumbuhkan industri lokal yang berorientasi global, meningkatkan kekuatan kita dalam mengantisipasi dan menanggulangi serangan global, tentunya yang tidak kalah penting kita bisa berlaku adil dalam setiap penerapan aturan yang ada dan akan dibuat.

    Percepatan adalah kata kunci dalam menyikapi kesiapan kita dalam menghadapi OTT maupun dalam membuat kita berdaulat di dunia cyber. Baik itu percepatan infrastruktur broadband, percepatan peningkatan kompetensi SDM untuk menjadi developer, praktisi, expert dan specialist hingga entrepreneur bidang cyber.

    Kemudian percepatan penetrasi domain nasional yang ditargetkan harus mencapai satu juta namun hingga saat ini masih di bawah 100.000, percepatan regulasi kedaulatan cyber, percepatan perangkat dan aparat hukum, percepatan dukungan finansial hingga percepatan birokrasi di area ini.

    Apabila hal ini belum bisa kita wujudkan, maka sudah sewajarnyalah adanya proteksi, proteksi, dan proteksi. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk melindungi bangsa dan negara kita ini.

    Teguh Prasetya
    Praktisi dan Pemerhati Industri Telematika

    #15134

    bisnis over-the-top content (OTT) atau penyedia konten asing saat ini membanjiri internet Indonesia tentu hal ini perlu di filtering dan diwaspada. Kenapa. ekonomi kita, kedaulatan kita bisa terancam keberadaannya. Contoh nyata adalah netflix yang sekonyong masuk ke ruang kita dengan mengambil keuntungan di Indonesia tanpa perlu ada badan hukum dan tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

    Banyak hal yang dilanggar oleh OTT tesebut mulai dari aturan UU ITE 11 tahun 2008 dimana perusahaanya harus didaftarkan menjadi badan usaha tetap. Para pemain asing juga diharapkan untuk membangun server di Indonesia.

    OTT asing saat ini bisa melenggang bebas tanpa repot-repot bangun jaringan dan parahnya lagi tidak dikenakan pajak penghasilan karena tidak beroperasi di sini. Contohnya Netflix, atau tontonan yang disajikan secara berbayar melalui OTT, Banyak aturan yang dilanggar mulai dari Perpres 39/2014 bidang usaha terbuka dan tertutup dimana yang namanya filmografi dibatasi dengan wajib mendirikan badan hukum INdonesia dengan kepemilikan saham asing max 20 persen. Hal ini tertuang dalam KLBI 60202, kemudian dalam pasal 25 ayat (1) & (2) UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran, disebutkan “lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan”. Itu artinya netflix atau sejenisnya harus ikut EDP untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dalam penyelenggaraan penyiaran.

    Aturan lain yang dilanggar adalah pasal 29 dan 30 UU 33 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelaku usaha kegiatan pertunjukan film yang dilakukan melalui layar lebar, penyiaran televisi dan jaringan teknologi informatika harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Kemudian dalam pasal 41 di UU yang sama, kembali dipertegas kewajiban pemerintah untuk mencegah masuknya film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Artinya film yang disajikan melalui VOD, media OTT harus pula lulus sensor, ada fungsi filtering konten disini. Gimana jadinya kalau ternyata isinya adalah video yang mengandung unsur sex, Sadis, Saru, dan hal hal lain yang bertentangan dengan aturan dan budaya Indonesia ?

    Oleh karena itu Kemenkominfo harus dengan tegas melarang dan menutup serta mewajibkan ISP untuk melakukan filtering terhadap OTT asing ini.

    Jangan sampai OTT asing seenaknya masuk dan kita hanya menjadi konsumen, capital flight akhirnya terjadi dari Indonesia ke luar negeri.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.