[Fwd: [MASTEL-ANGGOTA] Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintahmengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000PenyelenggaraanTelekomunikasi] [3 Attachments]

logo huawei
 

Bagian Hukum PPI Kominfo,

Mengenai Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi – SIARAN PERS NO. 76/HM/KOMINFO/11/2016,

saya mengusulkan usul perubahan atau revisi editorial seperti di bawah ini.

<>I. <>Konsep Batang Tubuh Peraturan Pemerintah:

  1. Pasal 94A seharusnya menjadi “…….Pemeringah Daerah dalam memberikan kemudahan pembangunan perlintasan (right of way) infrastruktur telekomunikasi (right of way) dengan berpedoman pada …”

II. PENJELASAN ATAS Peraturan Pemerintah

  1. Pasal 9  Ayat (4) yang  tertera, “……..tiang, gorong-gorong (duct), fasilitas bawah tanah,……”, dapat digunakan istilah bahasa Indonesia yang juga sudah umum sehingga menjadi, “……..tiang, riol (duct), fasilitas bawah tanah,……”
  2. Pasal 10A menjadi, “……………..yang mencakup sub sistem jaringan kabel, sub sistem jaringan serat optik, sub sistem jaringan frekuensi radio………..”
  3. Pasal 10B Ayat (6) menjadi, “…………….yang mencakup sub sistem jaringan kabel, sub sistem jaringan serat optik, sub sistem jaringan frekuensi radio………..”.
  4. Pasal 10C Ayat (2) menjadi, “…. berupa menara telekomunikasi, penggorong-gorongan (ducting), dan gedung.” Apabila istilah tsb  Pasal 9 Ayat (4) diterimma, maka menjadi, “…. berupa menara telekomunikasi, periolan (ducting), dan gedung.”
  5. Pasal 10D, menjadi “……..berupa menara telekomunikasi, penggorong-gorongan (ducting), dan gedung.” Apabila istilah tsb  Pasal 9 Ayat (4) diterimma, maka menjadi, “…. berupa menara telekomunikasi, periolan (ducting), dan gedung.”
  6. Pasal 13A menjadi, “……………..yang mencakup sub sistem jaringan kabel, sub sistem jaringan serat optik, sub sistem jaringan frekuensi radio………..”
  7. Pasal 78 Ayat (1) Huruf a, menjadi, “…….berupa terputusnya jaringan kabel, jaringan serat optik,  dan terhalangnya transmisi frekuensi radio karena bangunan tinggi.
  8. Pasal 78 Ayat (1) Huruf b, menjadi, “…….berupa terganggunya transmisi  melalui kabel serat fiber optik….”

Demikian dan terima kasih.

Salam,
APhD

Subject: [MASTEL-ANGGOTA] Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000Penyelenggaraan Telekomunikasi
Date: Fri, 11 Nov 2016 18:15:46 +0700
From: Erwin Agan erwin@mastel.id [MASTEL-ANGGOTA] <MASTEL-ANGGOTA@yahoogroups.com&gt;
Reply-To: MASTEL-ANGGOTA@yahoogroups.com
To: MASTEL-ANGGOTA@yahoogroups.com

Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000Penyelenggaraan Telekomunikasi

SIARAN PERS NO. 76/HM/KOMINFO/11/2016
Kategori Siaran Pers


SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. 76/HM/KOMINFO/11/2016

tentang

Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan perlu dilakukan penyebarluasan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan uji publik melalui situs kementerian (www.kominfo.go.id) terhadap RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dengan pelaksanaan uji publik dilakukan mulai tanggal 14 s.d. 20 November 2016.

Tanggapan dan masukan terhadap RPP dimaksud dapat disampaikan melalui email hukumppi@mail.kominfo.go.idmulai dari tanggal 14 s.d. 20 November 2016.

Adapun berkas soft copy dapat diunduh melalui link berikut:

Bahan Uji Publik RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Jakarta, 11 November 2016

Plt. Kepala Biro Humas

Noor Iza

{CAPTION}
{CAPTION}