[MASTEL-ANGGOTA] Eksepsi Tim PH Ir. Soegiharto Santoso di PN Bantul 26 Jan 2017

Logo Telkom Indonesia Logo Telkomsel Indosat Ooredo Ads
 

Teman2.

Puji Tuhan, akhirnya saya bisa Merayakan Hari Raya Imlek bersama keluarga, dimana pada perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 saya tidak dapat merayakannya bersama keluarga, karena di tahan di Rutan Bantul selama 43 hari.

Kemarin (26/1) sidang lagi di PN Bantul, awalnya ada upaya agar saya tidak dapat merayakan Hari Raya Imlek dan ditahan lagi, tapi berkat dukungan doa dari teman-teman serta adanya “Ratusan surat jaminan saya tidak akan melarikan diri” yang dibuatkan secara tertulis oleh teman2 dan juga dari keluarga serta istri saya, maka setelah sidang saya di perbolehkan pulang.

Terlampir 5 buah foto dokumentasi persidangannya di PN Bantul, Yogyakarta, di web Apkomindo.

Dalam kesempatan yg berbahagia ini saya mengucapkan terimakasih utk semua teman2 dan Gong Xi Fa Chai, Selamat Merayakan Hari Raya Imlek bagi yg merayakan.

Terlampir Eksepsi Tim PH saya yg telah saya tampilkan di web Apkomindo, sehingga teman2 bisa lebih paham dgn permasalahan upaya-upaya kriminalisasi terhadap diri saya dan yakinlah pada saatnya akan terungkap serta kebenaran dan keadilan akan ditegakan, Amin.

Terima kasih dan Tuhan Memberkati kita semua, Amin.

Salam hormat.
Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky.
Ketum DPP APKOMINDO.

Klik: http://bit.ly/2ja7Fyb

Eksepsi Tim PH Ir. Soegiharto Santoso di PN Bantul 26 Jan 2017

Eksepsi Tim PH Ir. Soegiharto Santoso di PN Bantul                  26 Jan 2017

EKSEPSI TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA:
Ir. S
OEGIHARTO SANTOSO Bin POELOENG SANTOSO (Alm)
DALAM PERKARA PIDANA N
o. 3/Pid.Sus/2017/PN.Btl.
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,
Tim
 Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,
Hadirin sidang yang berbahagia

Segala Puja dan Puji atas berkah dan Kasih Tuhan Semesta Alam semoga masih dapat Kita rasakan bersama dalam mengawali hari hari kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat bertemu kembali dalam bersama sama menunaikan kewajiban kita dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tertanggal 12 Januari 2017 yang pembacaannya telah kita dengarkan tadi adalah Suatu Surat Dakwaan yang telah diperbaiki oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam perkara No. 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul yang telah diberikan putusan sela pada tanggal 4 Januari 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:  

 M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Ir. SOEGIHARTO SANTOSO bin POELOENG SANTOSO diterima.
  2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016  atas nama Terdakwa Ir. SOEGIHARTO SANTOSO bin POELOENG SANTOSO batal demi hukum.
  3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Pidana nomor : 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl (Hak Cipta) atas nama Terdakwa Ir. SOEGIHARTO SANTOSO bin POELOENG SANTOSO kepada Jaksa Penuntut Umum.
  4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa dst -dst ………
  6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Bantul tersebut pada intinya Surat Dakwaan Nomor  Reg. Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi Syarat Materiil sebagaimana yang di maksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP sehingga  perkara Aquo ini telah didaftarkan kembali sebagaimana dalam perkara pidana Nomor : 3/Pid.Sus/2017/PN.Btl. Pada Pengadilan Negeri Bantul;

Sehubungan dengan adanya Surat Dakwaan yang telah didaftarkan dalam perkara Aquo ini maka perkenankanlah Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa  mengajukan Keberatan keberatan sebagaimana dalam eksepsi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :  

SURAT DAKWAAN dan PANGGILAN SIDANG YANG DI SAMPAIKAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UNDANG UNDANG

Bahwa Surat dakwaan dalam perkara Aquo yang pelimpahan perkaranya dilakukan pada tanggal 12 Januari 2017 pada Pengadilan Negeri Bantul,  Surat Dakwaan dan Surat panggilan Terdakwa Nomor : B-180/0.4.13/Es/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017 BELUM PERNAH diterima oleh Terdakwa dan baru kami Penasehat Hukum terima kemarin siang tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa Surat Dakwaan tersebut sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP adalah sebagai berikut :

Turunan Surat pelimpahan perkara bersama surat dakwaann disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dari penyidik  pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri“

Dan sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 146 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat lambatnya tiga hari sebelum sidang di mulai“

Bahwa dengan adanya Fakta pemberitahuan dan panggilan sidang yang hanya berselang 1 (satu) Hari sebelum Sidang dilakukan adalah telah menyalahi ketentuan dari yang telah digariskan dalam KUHAP;

SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM  dan TIDAK DAPAT DITERIMA            

Bahwa dalam perkara ini sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul melalui Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tertanggal 24 Desember 2016  yang ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum ANSYORI, SH. Jaksa Utama Pratama Nip. 19591212 199403 1 001 telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana dalam Putusan Sela tanggal  4 Januari 2017 dan Jaksa Penuntut Umum sampai dengan waktu pikir pikir selama 7 (Tujuh) hari tidak mengajukan upaya hukum Perlawanan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang Olehkarenanya Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (”Inkracht van Gewijsde”) dan Surat Dakwaan sebagaimana Nomor Reg.Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tidak dapat dijadikan dasar lagi untuk mendakwa Terdakwa karena senyatanya telah dinyatakan Batal demi hukum yang oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebagaimana dalam dakwaan Aquo pada halaman 1 dan juga halaman 3  Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

‘’Bahwa ia terdakwa Ir. Soegiharto Santoso sebagai Ketua DPP Pusat APKOMINDO bersama sama Saksi Dicky Purnawibawa (dalam berkas terpisah) sebagai Ketua DPD APKOMINDO Yogyakarta, terdakwa memerintahkan saksi Dicky Purnawibawa ST sebagai Ketua PDP DIY melakukan kerja sama dengan PT. Dyandra promosindo untuk melakukan kegiatan Mega Bazar 2016 Consumer Show pada hari Sabtu tanggal 05 sampai dengan rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan maret tahun 2016 bertempat di ruangan Jogja Expo Center (JEC) jalan raya Janti Banguntapan Bantul Jogjakarta, atau setidak tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak dan / atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam bentuk penerbitan ciptaan atau salinannya, dan atau pengumuman ciptaan secara Komersiil yaitu dengan cara menggunakan seni Logo / gambar Apkomindo milik Sonny Franslay tanpa izin pemegang hak Cipta yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Menkum Ham RI sesuai Sertifikat Hak Cipta Nomor Pendaftran  050083’,

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah  mendakwa Terdakwa  dengan dakwaan Alternatif Yakni :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (3) UU.RI. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH.Pidana .

KEDUA  

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (4) UU.RI. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH.Pidana .

Bahwa sebagaimana Eksepsi Kami terdahulu yang telah diterima Oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pada Pengadilan Negeri Bantul dan sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 143 ayat 2  huruf b  Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan tentang Syarat Materiil dari suatu Surat Dakwaan Yakni :

  1. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus de;licit dan locus delicti) ;

Berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf b  KUHAP  tersebut Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur unsur tindak pidana  / delik pidana yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Dengan tidak merumuskan unsur tindak pidana secara jelas maka surat dakwaan akan menjadi kabur(Obscuur libel)  Pendek Kata cermat dan jelas dan lengkap berarti Surat dakwaan harus menyebutkan : 

  1. Unsur tindak pidana yang dilakukan ;
  1. Fakta dari Perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik ;
  1. Cara perbuatan materiil dilakukan ;

Bahwa apabila kita perhatikan Uraian Fakta Kejadian baik dalam dakwaan pertama dan dalam Alternatif dakwaan kedua adalah SAMA dan hanya mengetrapkan pasal yang berbeda dalam Alternatifnya yang seakan akan Uraian fakta kejadiannya adalah sebagaimana dakwaan tunggal adalah Dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan mempunyai cacat yuridis untuk dinyatakan Batal demi hukum, Karena antara Dakwaan Pertama dengan Dakwaan Kedua mempunyai unsur yang berbeda, selain itu tidak menerangkan bagaimana cara tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa  baik dalam dakwaan Pertama dan atau dakwaan Kedua ; 

Bahwa Locus delicti dan Tempus delicti Surat Dakwaan Aquo adalah pada Pameran Mega Bazar 2016 Consumer Show di JEC Bantul Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal  09 Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Maret 2016  Bahwa penyebutan waktu dengan pembatasan sekira jam 09.00 Wib adalah Tempus yang hanya pendek waktunya yakni hanya pada titik jam 09.00 WIB saja dan tidak ada penjelasan yang hal ini melengkapi tidak cermatnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Bahwa penggunaan Logo / Gambar Apkomindo dalam Pameran Mega Bazar 2016  di Ruangan Jogja Expo Center (JEC) Bantul pada tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan 09 Maret 2016  sekira jam 09.00 Wib adalah berdasarkan Kontrak Perjanjian antra DPD Apkomindo DIY dengan PT. Dyandra Promosindo tertanggal 15 januari 2016 sebagai penyelenggara dan tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa baik dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo, yang Olehkarenanya terhadap penggunaan Logo / Gambar Apkomindo pada Locus dan tempus delicti sebagaimana Surat Dakwaan adalah tidak pernah Terdakwa lakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo, Karena merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggara yakni PT. Dyandra Promosindo  ;

Bahwa di dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Aquo tiidak secara jelas dan rinci bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Namun lebih cenderung pada Histori pembentukan Apkomindo yang secara jelas dan tegas sudah terjawab bahwa Logo / Gambar sebagaimana yang dijadikan masalah dalam perkara Aquo ini pada waktu didekalarasikan pertama kali adalah untuk tujuan Assosiasi bukan pribadi dan lebih lebih pada Pendafataran yang dilakukan oleh Sonny Franslay telah tertulis kata kata APKOMINDO di bawah Logo sehingga Logikanya Apakah bisa Assosiasi / Organisasi dapat di miliki secara perseorangan ;

Bahwa mengenai dakwaan terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta  yang digunakan secara Komersial disini sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo adalah jabatan sosial yang “Nirlaba” dalam arti dalam penyelenggaraan Pameran sebagaimana yang didakwakan yang diselenggarakan oleh PT. Dyandra Promosindo di JEC Bantul Yogyakarta pada tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan 09 Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib  tidak ada keuntungan atau aliran dana yang diterima oleh Terdakwa ;

Bahwa nilai Kerugian yang diderita oleh Pengadu dalam Surat Dakwaan didalilkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) tidak jelas perinciannya dan sangat illusioner sedang di sisi lain dijelaskan dari hasil penjualan tiket pameran mendapatkan konpensasi 50 persen dengan nilai uang sebanyak Rp. 90.450.553,- (Sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) Sehingga Kerugian yang benar itu sebesar berapa? yang menjadikan rancu Surat Dakwaan, dimana atas uang sebagaimana yang didalilkan dalam Surat Dakwaan tersebut tidak ada sepeserpun yang di nikmati Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo maupun selaku pribadi ; 

Bahwa apabila Terdakwa didakwa karena jabatannya sebagai Ketua Pusat DPP Apkomindo maka Surat Dakwaan ini diajukan dalam keadaan ‘’premature’’ atau cacat hukum karena Terdakwa secara Yuridis pada saat sebagaimana dalam Tempus Delicti dan sampai dengan saat ini belum dapat dilantik sebagai Ketua DPP Apkomindo meski Terdakwa terpilih sebagai Ketua DPP Apkomindo berdasarkan Munas pada tanggal 13-15 Februari 2015 di Hotel Ibis Style Mangga Dua Square Jakarta, Namun Karena masih diganjal dengan Adanya Gugatan Tata Usana Negara sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor : 195/G/2015/PTUN. Jakarta Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jo. Nomor : 139/B/2016/PTTUN. JKT Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sekarang di mintakan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Pihak Sonny Fransley (pengadu). Olehkarenanya dakwaan ini masih premature untuk didakwakan kepada Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua Pusat DPP Apkomindo  ;

Bahwa sebagaimana Yurisrodensi Tetap Mahkamah Agung RI Reg. No. 808K/Pid/1984 yang menyatakan :

Dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap haruslah dinyatakan batal demi hukum “(dikutip dari Yurisprodensi Indonesia, diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 1992, hal 74)”.


Bahwa Assosiasi Apkomindo didirikan tahun 1991 dan berdasarkan Salinan Akta Nomor : 96 tanggal 21 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Anthony Djoenardi, SH. Notaris  di Jakarta yang diantara pendirinya adalah Pengadu Sonny Franslay dan disahkan sebagai badan hukum perkumpulan Apkomindo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-156.AH.01.07. Tahun 2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan  dimana dalam perjalanannyaberdasarkan Munas pada tanggal 13-15 Februari 2015 di Hotel Ibis Style Mangga Dua Square Jakarta  Terdakwa terpilih dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo yang Olehkarenanya apabila Terdakwa  dimasalahkan karena jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo berdasarkan jabatannya maka penggunaan Logo / Gambar  Apkomindo adalah sah dan di lindungi hukum sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 51 (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.

Bahwa pasal 51 ayat (1) KUH Pidana adalah merupakan Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund). Alasan pembenar (perintah jabatan) menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan ;

Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah salah persepsi dalam memeriksa perkara ini secara Obyektif Karena meski delik ini adalah delik aduanNamun tidak dapat hanya ditujukan kepada arah pistol pengadu pada seseorang yang tidak di sukainya Yakni ‘’Terdakwa’’ Karena Kalau kita lihat pada pelaksanaan Locus dan Tempus delicti sebagaimana dimaksud adalah diselenggarakan oleh Pihak PT, Dyandra Promosindo sebagai penyelengara yang mengurus semuanya dengan bekerja sama dengan pihak DPD Apkomindo Daerah Istimewa Yogyakarta secara mandiri dan otoritas serta tanpa sepengetahuan dan campur tangan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua DPP Apkomindo, Namun justru hal yang sangat aneh tidak ada satupun pihak PT. Dyandra Promosindo menjadi Tersangka dalam perkara ini dan malah Ketua Umum DPP Apkomindo dan Ketua DPD Apkomindo DIY yang ditetapkan sebagai Tersangka dan Sekarang ini dijadikan Terdakwa dalam perkara Aquo ini 

Bahwa persoalan Aquo dengan mengacu pada Locus dan Tempus delicti yang didakwakan dalam Surat Dakwaan tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan pelaksanaan Perjanjian antara Ketua DPD DIY dengan PT. Dyandra Promosindo Karena merupakan Kontrak yang mandiri dan mempunyai otoritas sendiri dan tanpa campur tangan dari Pihak DPP Apkomindo. Selain daripada itu pencantuman / pemuatan Logo / Gambar Apkomindo adalah keinginan penyelenggara sendiri Yakni PT. Dyandra Promosindo BUKAN Kehendak dan sepersetujuan Ketua DPD DIY maupun Ketua DPP Apkomindo ;  

Bahwa memperhatikan hal tersebut jelas bahwa perkara ini tidak lengkap pihaknya karena hanya menetapkan Orang Orang yang tidak disukai Pelapor / Pengadu  untuk di todong dan diarahkan menjadi Terdakwa dalam perkara Aquo atau bisa jadi pencatatan dan pendaftaran yang dilakukan oleh Pengadu mempunyai itikad tidak baik untuk meng-kriminalkan siapapun yang tidak disukainya dan memecah belah serta menghancurkan Nama besar Organisasi Apkomindo yang selama ini berdiri dan Eksis serta mempunyai 25 (dua puluh lima) perwakilan DPD Apkomindo di Seluruh Indonesia atau bisa jadi semua Ketua DPD Apkomindo  Se-Indonesia yang tidak disukai atau tidak berkenan dihati Pengadu mempunyai potensi untuk dijadikan Tersangka / Terdakwa  sebagaimana dalam perkara inidengan melihat latar belakang kasus yang ada, Karena terdapat indikasi Itikad tidak baik dibalik pendaftaran Logo / Gambar Assosiasi Apkomindo menjadi Hak perorangan Pengadu Yakni menjadikan Organisasi / Assosiasi menjadi ’Kerajaan’’ yang semuanya harus sepersetujuan dan sepengetahuan dirinya sebagaimana pemegang Arogansi kekuasaan dan mematikan demokrasi dan kebersamaan yang selama ini telah di bangun bersama  dengan baik  ;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam pasal 65 Undang Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bisa jadi Pengadu Sonny Fransley yang SEHARUSNYA menjadi Tersangka dalam perkara ini, hal ini dengan memperhatikan Pasal 1 sub 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

  1. Hak Cipta adalah hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;

Bahwa karena sejak awal berdirinya Apkomindo pada tahun 1991  Logo / Gambar Apkomindo di deklarasikan sebagai Logo Assosiasi / Organisasi maka Logo / Gambar tersebut adalah Hak Organisasi / Assosiasi BUKAN Hak Perorangan sekalipun Orang tersebut adalah salah satu dari Pendiri Apkomindo dan Logo / Gambar Apkomindo tersebut telah disahkan dan masuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apkomindo (vide : pasal 3 Sifat dan Identitas Anggaran Dasar Apkomindo pada tanggal 8-9 Desember 2000 dan disyahkan pada Musyawarah Nasional di Jakarta pada tanggal 21 April 2002) yang untuk merubah Logo / Gambar Apkomindo harus melalui Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa  (MUNASLUB) Apkomindo yang diselenggarakan oleh DPP dengan melibatkan seluruh 25 (dua puluh lima) Perwakilan  DPD Se-Indonesia ;

Bahwa Pendaftaran Logo / Gambar Apkomindo menjadi Hak perseorangan Sonny Fransley sebagaimana terdaftar dalam Nomor Pendaftaran : 050083 tertanggal 09 Maret 2011  Pada Dirjend Kekayaan Intelektual MENKUM HAM RI adalah tanpa sepengetahuan dan Seijin serta  Keputusan yang Sah dari Pengurus  Apkomindo yang Olehkarenanya merupakan Perbuatan Melawan hukum yang hal ini juga telah Terdakwa Laporkan Pada POLDA METRO JAYA sebagaimana terdaftar dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 5737 / XI / 2016 / PMJ / Dit.Reskrimum tertanggal 21 November 2016 yang sekarang masih dalam Penyelidikan dan penyidikan ;

Bahwa Olehkarenanya sesungguhnya Terdakwa dalam perkara ini adalah ’Korban’’ dari suatu Kriminalisasi dari pihak pihak yang ingin memecah belah Apkomindo di masa yang akan datang dengan berkedok pada pendaftaran Hak Cipta Logo / Gambar Apkomindo yang tidak sah ; 

Bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Penuntutan Terdakwa bagaimana mungkin Surat Dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap  (’Inkracht Vangewijsde”) telah digunakan lagi untuk mendakwa Terdakwa dengan permasalahan yang sama, apakah ini tidak nebis in idem  ;

Bahwa Eksepsi yang Kami ajukan ini tidak semata mata karena kami ingin berbelit belit dan menyulitkan pemeriksaan NAMUN harus ditandai dengan suatu Hak yang dijamin oleh Undang Undang dan  tidak boleh diabaikan begitu saja, Lebih lebih terhadap rencana Kedholiman untuk menganiaya Terdakwa dengan proses Kriminalisasi yang tidak benar, dan Semoga Tuhan Maha Tahu atas sepenuh kuasaNYA Semoga membukakan pintu hati nurani kita dalam bersama sama menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang diamanahkan kepada kita semua. 

Berdasarkan Hal hal sebagaimana tersebut diatas perkenankanlah Kami Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amar Putusannya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI :

  1. Menerima keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
  1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 Januari 2017 sebagaimana dalam perkara Pidana Nomor : 288/Pid.Sus/2016/Pn.Btl Pada Pengadilan Negeri Bantul yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (“Inkracht Van Gewijsde”) ;
  1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tidak dapat diterima ;
  1. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Eksepsi yang dapat kami sampaikan dalam persidangan ini, Semoga Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, dengan berwawasan pada Kebenaran dan Keadilan ;

Bantul, 26 Januari 2017
Hormat kami,
Tim Penasehat Hukum Terdakwa.:

Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Bin POELOENG SANTOSO

  1. BIMAS ARIYANTA, SE,SH,CN.
  2. WAHYU WIDAYATI, SH.
  3. NURDINSYAH, SH.
  4. RISWANTO, SH. MH. PIA

Artikel terkait:

Penahanan KETUM APKOMINDO Adalah Bentuk Kriminalisasi Penegak Hukum
http://bit.ly/2h1kcDd

Ketua Umum Apkomindo Laporkan Penyelenggara Indocomtech Ke Polda Metro Jaya
http://bit.ly/2g1M6hf

__._,_.___

Posted by: "Mr. Hoky / Soegiharto Santoso" <hoky@cbn.net.id&gt;


Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?

With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


———————————————————————-
Mailing List Anggota MASTEL
Dilarang menggunakan kata kasar, mengandung SARA, memfitnah,
bersifat menghasut,spamming,junk mail.
Semua attachment harus mendapat ijin dari Owner atau Moderator.

Owner : mastel@mastel.or.id
Moderator: info@mastel.or.id
Untuk mengirim pesan:
MASTEL-ANGGOTA@yahoogroups.com
Untuk berhenti dari milis kirimkan imel kosong ke:
MASTEL-ANGGOTA-unsubscribe@yahoogroups.com

Sekretariat Mastel
Jl. Tambak Raya No.61 Pegangsaan
Jakarta Pusat 10320

Tlp 021-31908806
Fax 021-31908812
email info@mastel.id/info@mastel.or.id
https://www.mastel.id
———————————————————————-

.


__,_._,___