[MASTEL-ANGGOTA] Segera lengkapi prasarana TIK, hadapi ancaman Bencana Pita 700 MHz

Logo Telkom Indonesia Logo Telkomsel Indosat Ooredo Ads
 

Segera lengkapi prasarana TIK, hadapi ancaman Bencana  Pita 700 MHz

 https://indopos.co.id/read/2018/12/29/160262/pasang-surut-sistem-deteksi-dini-tsunami

Ada baiknya KOMINFO mengangkat, khususnya ke anggota Terhormat DPR dan para pemilik Penyiaran, peristiwa2 Peingatan Dini yang lalu tentang amat menentukannya (crucial) prasarana Pemulihan Bencana (Public Protection and Disaster Relief) atau PPDR yang memadai.

<>
ITU telah memberikan pengarahan dalam Resolusi 646 (Rev. WRC-15) beserta Rekomendasi ITU-R M-2015 untuk PPDR, agar menggunakan pitalebar khususnya di pita 700 MHz secara global.

Dengan adanya pitafrerkuensi pitalebar maka akan terjamin akses ke daerah2 terpencil secara ekonomis, oleh karena digunakan bersama dengan layanan2 bisnis yang dapat ikut membiayai atau minimal mengurangi biaya penyediaan PPDR yang hingga kini serba terbatas.

  <>
Dengan pitalebar maka dapat ditampung tidak hanya akses komunikasi peringatan dini (earrly alerting) yang diterima dari pelampung “buoy” di laut lepas, melainkan juga untuk komunikasi antara petugas di tempat terpencil dengan pusat, untuk beberapa instansi sekaligus yang mempunyai kepentingan dan tanggungjawab terhadap PPDR. APhD

 ______________________________________________________________________________

Rekan2 yang baik,

  <>
Pak Menteri Rudiantara, yang senantiasa sangat tanggap mengatasi setiap tantangan, demi kepentingan nasional, memberikan tanggapan atas komentar saya di atas tentang pentingnya Indonesia sigap dalam mengatasi PPDR, seperti di bawah ini. Saat ini sudah setahun sejak Menkominfo bersepakat dengan BALEG dan Pimpinan DPR, dan pimpinan Fraksi di DPR,  <>

“Perihal di atas sudah kami sampaikan beberapa kali & menjadi bagian/justifikasi revisi UU Penyiaran.

Bahkan sudah rapat dengan pimpinan Baleg & pimpinan DPR maupun pimpinan Fraksi, baik secara informal & formal.

Namun sampai saat ini, rancangan Revisi UU Penyiaran DPR masih belum dikirim ke Pemerintah.

Kami akan usahakan terus.

Salam, ra”

<>.
Tautan terkait tentang pertemuan tersebut dapat diikuti dalam tautan di bawah ini.

http://www.viva.co.id/berita/nasional/1006890-ruu-penyiaran-dpr-dan-pemerintah-sepakat-sistem-hybrid

  <>
Menkominfo menjelaskan kebih lanjut.  <>

“DPR yang menyampaikan bahwa akan diproses di Baleg, namun hampir setahun dari pertemuan tersebut, belum ada informasi lebih lanjut.

PPDR merupakan bagian dari digital dividend yang diusulkan pemerintah, selain untuk broadband.

Salam, ra”

  <>
Pak Menteri menyatakan himbauannya, selagi usulan revisi UU Penyiaran adalah inisiatif DPR.  <>

“Pemerintah sangat ingin segera merevisi UU Penyiaran.

Namun, karena usulan revisi adalah inisiatif DPR lebih dari 5 tahun yang lalu, maka kami masih menunggu naskah usulan DPR (walaupun naskah versi Pemerintah sudah disiapkan).

Salam, ra”

  <>
Mengenai Isiatif revisi UU oleh DPR yang tertunda-tunda, juga terjadi dengan revisi UU Kewarganegaraan yang diperjuangkan oleh Diaspora WNI dan WNA ex-WNI. Inisiatif DPR ini malah tertunda bertahun-tahun sejak kesepakatan terakhir agar dapat disahkan UU Kewarganegaraan Ganda atau Dwi Kewarganegaraan,. UU  Kewarganegaraan Ganda ini akan sangat menguntungkan penerimaan negara dan meningkatkan kemampuan bersaing warga Bangsa terhadap para akhli dan pebisnis negara2 lain yang bebas bergerak dari satu negara ke negara lain tanpa harus mengurus Visa yang sangat menghambat.  <>

Kejadian RUU Penyiaran sangat tragis, karena sebenanya rencana alokasi pita 700 MHz sesuai dengan UU  adalah dalam kewenangan Pemerintah/Kominfo, tidak usah diangkat dan dimasukkan dalam suatu UU yang akan sulit merubahnya di kemudian hari. <>Hal ini sangat jelas tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU no. 36 tahun 1999, seperti di bawah ini.
 

Pasal 4

 (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

  <>
Dalam ayat (2) dan ayat (3) jelas bahwa Pemerintah harus menetapkan kebijakan2 yang diarahkan secara menyeluruh dan terpadu dengan dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.  <>

<>(2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

(3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Salam,
APhD

 

__._,_.___

Posted by: Arnold Djiwatampu <arnold@tt-tel.com&gt;


Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?

With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


———————————————————————-
Download MASTEL MOBILE APPS
Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bikinapp.apps.appMastelIndonesia&hl=en
iOS AppStore:
https://itunes.apple.com/us/app/mastel-indonesia/id1183344146?mt=8
Daftar Anggota Koperasi Digital:
https://reg.digicoop.id/18051975
————
Kunjungi www.mastel.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

Owner : mastel@mastel.or.id
Moderator: info@mastel.or.id
Untuk mengirim pesan:
MASTEL-ANGGOTA@yahoogroups.com
Untuk berhenti dari milis kirimkan imel kosong ke:
MASTEL-ANGGOTA-unsubscribe@yahoogroups.com

Sekretariat Mastel
Jl. Tambak Raya No.61 Pegangsaan
Jakarta Pusat 10320

Tlp 021-31908806
Fax 021-31908812
email info@mastel.id/info@mastel.or.id
https://www.mastel.id
———————————————————————-

SPONSORED LINKS

.


__,_._,___