[MASTEL-ANGGOTA] Untuk Kedua Kalinya MA Tolak Gugatan Sonny Franslay Terhadap Hoky Ketum APKOMINDO yang Sah [6 Attachments]

Logo Telkom Indonesia Logo Telkomsel Indosat Ooredo Ads
 

Kepada Yth. Bpk/ Ibu & teman2 yg peduli dgn fakta perkara kriminalisasi terhadap diri saya,  sekaligus saya tetap mohon dukungan & Doa-doanya.

 

Dengan Hormat & Mohon ijin,

Hari Senin, 08 Okt 2018 telah ada putusan MA lagi yg menolak Gugatan Sonny Franslay, tentunya ini merupakan kabar sukacita utk seluruh pengurus & anggota Apkomindo di Indonesia, sebab seperti tertulis dalam berita yg dikutip dari surat gugatan rekonvensi yaitu melarang menggunakan logo Apkomindo & ada  permintaan ganti rugi materil Rp 9 Miliar & immateriil Rp 15 Miliar, sehingga totalnya sebesar Rp 24 Miliar, namun telah DITOLAK oleh MA, artinya pihak Sonny Franslay & kelompoknya sdh tdk bisa melarang organisasi APKOMINDO utk menggunakan logo organisasi APKOMINDO.

Dalam kesempatan ini saya juga mengkritis tentang Ketidakcermatan Putusan Hakim PN JakPus dalam Gugatan Logo APKOMINDO dan menyatakan  Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Agung MA atas ditolaknya gugatan rekonvensi Sonny Franlasy, padahal  Sonny Franlasy  telah menggunakan jasa Pengacara sangat terkenal. (selengkapnya baca di: http://bit.ly/2CJA6eQ )

Bahwa benar ada 12 Perkara di Pengadilan berkaitan APKOMINDO dan telah selesai 9 Perkara dgn 2 diantaranya telah diputus oleh MA.

Terlampir beritanya:

Untuk Kedua Kalinya MA Tolak Gugatan Sonny Franslay Terhadap Hoky Ketum APKOMINDO yang Sah

di Info Breaking News:  http://bit.ly/2CJA6eQ

Untuk Kedua Kalinya MA Tolak Gugatan Sonny Franslay Terhadap Ketum APKOMINDO yang Sah

di Berita 360: http://bit.ly/2CJWoNJ  

Saya mohon ijin mengutip berita pada bagian ini:

Kasasi Sonny Franslay ditolak untuk perkara APKOMINDO nomor 483 K/TUN/2016 yang semula bernomor 195/G/2015/PTUN.JKT dan telah diputus sejak 01 Desember 2016

Sejumlah media bahkan masih merekam proses panjang digelarnya persidangan perkara Nomor 53 itu di PN Jakarta Pusat, dimana Hoky yang langsung berhadapan dengan Bos PERADI Prof. DR. Otto Hasibuan SH MM, pihak kuasa hukum lawannya, hingga berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Hoky si tukang insinyur melawan sang profesor di tingkat MA.

Kemenangan Hoky dan penolakan kasasi yang diajukan oleh Sonny Franslay itu dapat dengan mudah dilihat oleh publik pada website Kepaniteraan MA secara online. (  http://bit.ly/2EIkE5k  masukan nama Sonny Franslay dikolom Nama Para Pihak)

Mirisnya kemenangan demi kemenangan yang diraih Hoky itu bermula dari masa kepahitan yang harus dialami oleh Hoky, dimana dirinya dikriminalisasi secara membabi buta oleh sejumlah oknum karena adanya indikasi suap kotor, menjadikan Hoky sempat menjadi penghuni Rutan Bantul selama 43 hari, dan barulah Hoky dibebaskan secara murni oleh majelis hakim PN Bantul DIY Jogjakarta, karena dinilai tidak ada bukti atas tuduhan JPU yang sempat menuntut Hoky 6 tahun penjara dan denda Rp 4 Miliar.

Putusan bebas PN Bantul itulah yang kini dimohonkan oleh pihak JPU pada tingkat kasasi dengan nomor 144/K/PID.SUS/2018  yang semula bernomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl, yang hingga kini masih sangat dinantikan segera putus, sehingga perkara yang sepele berawal hanya dari penggunaan logo yang digunakan oleh Ketua DPD Apkomindo DIY pada saat Pameran Mega Bazzar Consumer Show 2016 di JEC Bantul, DIY, yang semula dinyatakan telah menjadi sebagai tersangka, namun nyatanya hingga kini tidak pernah dituntut, padahal Ketua DPD Apkomindo DIY yang melakukan penggunaan logo Apkomindo, sedangkan Hoky ditahan secara sewenang-wenang dan disidangkan hingga 35 kali di PN Bantul padahal Hoky tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan logo Apkomindo pada pameran tersebut.

Bahkan senyatanya dalam persidangan di PN Bantul telah terungkap ada yang menyediakan dana agar Hoky masuk penjara meskipun tidak melakukan tindak pidana, lalu telah tersedia fakta tentang oknum JPU di Kejagung dan oknum JPU di Kejari Bantul yang telah dimutasi serta saat ini ada oknum penyidik Bareskrim Polri yang sedang dilaporkan ke Propam Mabes Polri berkaitan dengan dugaan membuat surat palsu atas proses kriminalisasi terhadap Hoky.

Baca juga:

Ketum APKOMINDO hadapi 12 Perkara Pengadilan dan 5 Laporan Polisi

di  Berita 360: http://bit.ly/2OkP8y7  & di Info Breaking News: http://bit.ly/2IuEJu8

serta baca juga:

Ketum APKOMINDO Serius Tindaklanjuti Perkara Penghinaan di Facebook 

di Berita 360: http://bit.ly/2Rg7WwY  & di Info Breaking News: http://bit.ly/2zKp1sb

Kami ucapkan banyak terima kasih atas berkenan membaca & memberikan dukungan serta doa-doanya, saya sangat yakin dgn dukungan & doa-doa dari teman2, maka dlm wkt dekat ini akan ada putusan dari MA lagi atas Perkara Pidana:  144 K/PID.SUS/2018 , Amin.

Terima kasih.
Salam hormat,
Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky.
Wapemred www.infobreakingnews.com
Ketum APKOMINDO
SK KUMHAM RI Nomor AHU-0000478.AH.01.08.Tahun 2017

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Untuk Kedua Kalinya MA Tolak Gugatan Sonny Franslay Terhadap Ketum APKOMINDO yang Sah

di Berita 360: http://bit.ly/2CJWoNJ  

on: October 27, 2018No Comments

Untuk Kedua Kalinya MA Tolak Gugatan Sonny Franslay Terhadap Ketum APKOMINDO yang Sah

Berita360.com, Jakarta – Perseteruan panjang perkara yang membelit Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) sejak beberapa tahun belakangan ini terjadi di sejumlah Pengadilan Negeri, terhitung sejak perkara ini berlangsung di ranah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur (2013), Pengadilan Tata Usaha Negara (2015), Pengadilan Negeri Bantul DIY (2016), juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2018), dan yang terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2018), hingga kini masih berjalan.

Ketua Umum APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky memaparkan bagaimana panjang dan ruwetnya persoalan hukum di APKOMINDO.

“Dimulai dari penggunaan logo organisasi yang ternyata diam-diam didaftarkan pada tahun 2010 oleh Sonny Franslay selaku mantan ketua umum APKOMINDO. Logo tersebut sudah digunakan oleh organisasi sejak didirikan tahun 1991 dan berlanjut digunakan oleh para pengurus dan anggotanya yang tersebar di pelosok daerah, serta secara umum mereka para anggota merasa yakin bahwa logo tersebut sudah menjadi milik bersama.” terang Hoky dalam keterangan resminya kepada Berita360.com, Sabtu (27/10/2018).

Hoky menuturkan kenyataan pahit harus diterima oleh dirinya selaku Ketum APKOMINDO karena setelah Sonny Franslay dan kelompoknya tidak lagi terpilih menjadi ketum APKOMINDO, “Mendadak Sonny Franslay bersama sejumlah sekutunya secara keroyokan melaporkan saya ke pihak berwenang secara beruntun seakan tak pernah habisnya dendam serta kebencian Sonny Franslay cs terhadap saya,” kata Hoky.

Baca Juga : Ketum APKOMINDO hadapi 12 Perkara Pengadilan dan 5 Laporan Polisi 

Dalam catatan redaksi Berita360.com, sampai dengan berita ini ditayangkan, sejak Hoky terpilih menjadi Ketum APKOMINDO, sedikitnya Hoky telah menghadapi  12 Perkara Pengadilan dan 5 Laporan Polisi berkaitan dengan kegiatan APKOMINDO.

Dari 12 Perkara di sejumlah Pengadilan, sudah 9 Perkara yang telah selesai dengan hasil dimenangkan oleh Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky sebagai Ketum APKOMINDO yang sah berdasarkan SK MenkumHAM RI Nomor: AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017.

Sonny Franslay saat menjadi saksi Pelapor utama dalam upaya melakukan kriminalisasi terhadap Ketum Apkomindo di PN Bantul 13 April 2017. (Foto dokumen Berita360)

Bahkan hingga saat ini tercatat dua perkara yang sudah diputus di tingkat MA dimenangkan oleh Hoky, yaitu perkara di PTUN Jakarta dan perkara APKOMINDO yang berasal dari Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Perkara Nomor 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang semula beromor 53/PDT.SUS-HKI CIPTA/2017/PN.JKT.PST  telah diputus 8 Oktober 2018 lalu, sebelumnya MA juga telah menolak kasasi perkara nomor 483 K/TUN/2016 yang semula bernomor 195/G/2015/PTUN.JKT dan telah diputus 01 Desember 2016 yang kedua perkara tersebut diajukan oleh Sonny Franslay.

Sejumlah media bahkan masih merekam proses panjang digelarnya persidangan perkara Nomor 53 itu di PN Jakarta Pusat, dimana Hoky yang langsung berhadapan dengan Bos PERADI Prof. DR. Otto Hasibuan SH MM, pihak kuasa hukum lawannya, hingga berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Hoky si tukang insinyur melawan sang profesor di tingkat MA.

Kemenangan Hoky dan penolakan kasasi yang diajukan oleh Sonny Franslay, dapat dengan mudah dilihat oleh publik pada website Kepaniteraan MA secara online.

Mirisnya kemenangan demi kemenangan yang diraih Hoky itu bermula dari masa kepahitan yang harus dialami oleh Hoky, dimana dirinya dikriminalisasi secara membabi buta oleh sejumlah oknum karena adanya indikasi suap kotor, menjadikan Hoky sempat menjadi penghuni Rutan Bantul selama 43 hari, dan barulah Hoky dibebaskan secara murni oleh majelis hakim PN Bantul DIY Jogjakarta, karena semua tuduhan JPU tidak dapat dibuktikan. Saat itu  JPU sempat menuntut Hoky 6 tahun penjara dan denda Rp 4 Miliar.

Baca Juga : Ngeri.. Di Indonesia Orang Bisa di Kriminalisasi Dengan Mudah, Simak Yang Terjadi pada Ketum Apkomindo

Putusan bebas PN Bantul itulah yang kini dimohonkan oleh pihak JPU pada tingkat kasasi dengan nomor 144/K/PID.SUS/2018  yang semula bernomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl, yang hingga kini masih sangat dinantikan segera putus, sehingga perkara yang sepele berawal hanya dari penggunaan logo yang digunakan oleh Ketua DPD Apkomindo DIY pada saat Pameran Mega Bazzar Consumer Show 2016 di JEC Bantul, DIY, yang semula dinyatakan telah menjadi tersangka, namun nyatanya hingga kini tidak pernah dituntut, padahal Ketua DPD Apkomindo DIY yang melakukan penggunaan logo Apkomindo, sedangkan Hoky ditahan secara sewenang-wenang dan disidangkan hingga 35 kali di PN Bantul padahal Hoky tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan logo Apkomindo pada pameran tersebut.

Kasasi Sonny Franslay ditolak untuk perkara APKOMINDO nomor 483 K/TUN/2016 yang semula bernomor 195/G/2015/PTUN.JKT dan telah diputus sejak 01 Desember 2016. (Foto istimewa).

Bahkan senyatanya dalam persidangan di PN Bantul, terungkap ada pihak yang menyediakan dana agar Hoky masuk penjara meskipun tidak melakukan tindak pidana. Tak cukup sampai disitu, telah tersedia fakta tentang oknum JPU di Kejagung dan oknum JPU di Kejari Bantul yang telah dimutasi. Dan parahnya, saat ini ada oknum penyidik Bareskrim yang sedang dilaporkan ke Propam Mabes Polri berkaitan dengan dugaan membuat surat palsu atas proses kriminalisasi terhadap Hoky.

Hoky Menggugat

Diketahui Hoky selaku Ketua Umum APKOMINDO, telah menggugat hak cipta logo APKOMINDO yang diklaim secara sepihak oleh Sonny Franslay atas nama pribadinya.

Hoky mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dan kasus perdata itu telah divonis N.O, kemudian atas putusan Hakim, pihak Sonny Franslay mengajukan kasasi, dengan melarang Hoky selaku Ketum APKOMINDO menggunakan logo APKOMINDO, bahkan didalam gugatannya ada permintaan ganti rugi materil Rp 9 Miliar dan immateriil Rp 15 Miliar, sehingga total nilai yang dikenakkan kepada Hoky sebesar Rp 24 Miliar.

Ketidakcermatan Putusan Hakim PN JakPus dalam Gugatan Logo APKOMINDO

Terkait dengan putusan N.O, Hoky kepada wartawan mengungkapkan bahwa Gugatan atas hak cipta seni logo APKOMINDO di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu masih menyisakan problematika hukum.  “Hal ini menjadi perhatian kalangan akademisi dan praktisi hukum di negeri ini.” kata Hoky di Jakarta, Jumat  26 Oktober 2018.

Kasasi Sonny Franslay ditolak untuk perkara APKOMINDO Nomor 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang semula bernomor 53/PDT.SUS-HKI CIPTA/2017/PN.JKT.PST dan telah diputus sejak 8 Oktober 2018.

Menurut Hoky, sebuah tulisan ilmiah yang dimuat oleh Jurnal Refleksi Hukum Volume 2 Nomor 2, April 2018 yang ditulis oleh Vincent Suriadinata, telah menyoroti kasus ini (Tulisan dapat diakses dan dibaca melalui link http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1909).

“Ketika memutus N.O, majelis hakim PN JakPus dinilai sangat tidak cermat dan dapat dianggap melampaui kewenangannya dalam mengadili perkara tersebut,” terang Hoky mengutip Jurnal Refleksi Hukum yang ditulis oleh Vincent.

Menurut Hoky, perlu dipahami bahwa salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas “Presumptio Iustae Causa” yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

“Secara tegas dinyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menyatakan penundaan pelaksanaan atau sah tidaknya suatu KTUN adalah hakim administrasi.” terang Hoky.

Menjadi sebuah persoalan hukum manakala dalam putusan perkara nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst antara Penggugat yakni Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) dengan dasar SK MenkumHAM RI Nomor AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017 yang tercantum nama Soegiharto Santoso sebagai Ketua Umum dan Muzakkir sebagai Sekretaris Jenderal dengan Tergugat Sonny Franslay dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketua majelis hakim Marulak Purba, SH., MH. didampingi hakim anggota Kisworo, SH., MH. dan Endah Detty Pertiwi, SH., MH. menyimak pertanyaan Hoky saat sidang perkara nomor 53/PDT.SUS-HKI CIPTA/2017/PN.JKT.PST pada tanggal 05 Februari 2018 dengan saksi Sugiyatmo. (Foto dokumen Berita360).

Salah satu pertimbangan majelis hakim yang diketuai oleh Marulak Purba, SH., MH. didampingi oleh hakim anggota Kisworo, SH., MH. dan Endah Detty Pertiwi, SH., MH. menyatakan SK Menkumham yang menjadi legal standing DPP APKOMINDO harus diuji keabsahannya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

“Padahal SK MenkumHAM RI Nomor AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017 yang menjadi Legal Standing DPP APKOMINDO merupakan KTUN yang sah karena telah memenuhi unsur-unsur suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkrit, individual dan final; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” kata Hoky.

Baca Juga : Dukung Ketum APKOMINDO, Mahfud MD Yakin Putusan MA Kuatkan PN Bantul 

Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa DPP APKOMINDO harus terlebih dahulu memperoleh pengukuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dikualifisir sebagai pengurus APKOMINDO yang sah maka Penggugat tidak punya hak dan tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk dan atas nama DPP APKOMINDO sangat tidak cermat dan merugikan pihak pencari keadilan di PN JakPus.

Saksi Agus Setiawan Lie (07/2) terlihat kewalahan menjawab pertanyaan Hoky yang secara langsung bersidang tanpa didampingi Pengacara dan tampak jelas Tim Penasehat Hukum Tergugat I terlihat cemas sehingga mengurangi saksinya, termasuk tidak menghadirkan Sonny Franslay meskipun sempat hadir di PN JakPus. (Foto dokumen Berita360)

Dalam pandangannya, menurut Hoky, Majelis hakim dalam perkara ini telah melampaui kewenangannya karena hakim pada peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah tidaknya sebuah KTUN.

“Pertimbangan ini secara tidak langsung telah mengabaikan SK MenkumHAM RI Nomor AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017 yang menjadi Legal Standing DPP APKOMINDO.” kata dia.

Padahal, menurut Hoky, Asas Presumptio Iustae Causa, menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap KTUN  yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Jika hendak melakukan penundaan KTUN maka harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan merupakan hak dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

“Jika penundaan pelaksanaan KTUN tidak dimohonkan, maka hakim sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memutus penundaan pelaksanaan KTUN, terlebih yang menangani perkara ini adalah hakim peradilan umum.” Kata Hoky.

Kendati demikian, pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Agung MA.

Hoky menyatakan sangat senang begitu mengetahui, kasasi yang diajukan Sonny Franslay telah ditolak lagi oleh Majelis Hakim Agung di MA dan prosesnya sangat cepat sekali, terlihat jelas proses perkaranya pada website https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/  bahwa berkas perkara masuk pada tanggal 17 September 2018, kemudian  distribusi pada tanggal 24 September 2018, selanjutnya  perkara diputusan pada tanggal 08 Oktober 2018.

Hoky (pojok Kiri) senyum sumringah, saat Rudy R. Muliadi yang mengaku-ngaku sebagai Ketum DPP Apkomindo akhirnya menyatakan bahwa tidak ada satupun DPD Apkomindo yang mengakui dirinya sebagai Ketum Apkomindo pada sidang di PN Jakpus 12 Februari 2018. (Foto dokumen Berita360)

“Hal tersebut berarti hanya dalam waktu 14 hari saja kasasi yang diajukan oleh Sonny Franslay langsung ditolak oleh Majelis Hakim Agung MA, meskipun Sonny Franslay telah menggunakan jasa Pengacara sangat terkenal, untuk itu tentu kita perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Agung di MA yang menangani perkara tersebut, yaitu para Yang Mulia Hakim Agung; Zahrul Rabain., SH., MH, Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M. dan DR. Yakup Ginting, SH., C.N, MKn serta Panitera Pengganti; Jarno Budiono, SH,” ujar Hoky dengan wajah sumringah.
 
Editor : Hw/Berita360..com.

 

 

 

__._,_.___

View attachments on the web


Posted by: "Mr.Hoky / Soegiharto Santoso" <hoky@cbn.net.id&gt;


Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 6 photo(s) from this topic.
4. Ketua majelis hakim Marulak Purba, SH., MH. didampingi hakim anggota Kisworo, SH., MH. dan Endah Detty Pertiwi, SH., MH. men 1. Sonny Franslay saat menjadi saksi Pelapor utama dalam upaya melakukan kriminalisasi (13-4-17).jpg 3. Kasasi Sonny Franslay ditolak untuk perkara APKOMINDO Nomor 919 K Pdt.Sus-HKI 2018.jpg 5. Saksi Agus Setiawan Lie (7 Feb) terlihat kewalahan menjawab pertanyaan Hoky.jpg 2. Kasasi Sonny Franslay ditolak untuk perkara APKOMINDO nomor 483 K TUN 2016..jpg

Have you tried the highest rated email app?

With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


———————————————————————-
Download MASTEL MOBILE APPS
Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bikinapp.apps.appMastelIndonesia&hl=en
iOS AppStore:
https://itunes.apple.com/us/app/mastel-indonesia/id1183344146?mt=8
Daftar Anggota Koperasi Digital:
https://reg.digicoop.id/18051975
————
Kunjungi www.mastel.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

Owner : mastel@mastel.or.id
Moderator: info@mastel.or.id
Untuk mengirim pesan:
MASTEL-ANGGOTA@yahoogroups.com
Untuk berhenti dari milis kirimkan imel kosong ke:
MASTEL-ANGGOTA-unsubscribe@yahoogroups.com

Sekretariat Mastel
Jl. Tambak Raya No.61 Pegangsaan
Jakarta Pusat 10320

Tlp 021-31908806
Fax 021-31908812
email info@mastel.id/info@mastel.or.id
https://www.mastel.id
———————————————————————-

SPONSORED LINKS

.


__,_._,___