Jakarta – Dua aplikasi guna menunjang pembangunan e-government secara resmi diluncurkan pada hari Kamis, 17 November 2016 di Hotel Horison, Bekasi. Aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Dashboard Anggaran (SIDARA) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Internal Kominfo (SIMENARIK).
Peluncuran kedua aplikasi tersebut diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Farida Dwi Cahyarini yang pada sambutannya mengucapkan selamat atas kreativitas dari Biro Keuangan yang telah membuat dua aplikasi tersebut.
Selain itu ia juga membacakan pesan dari Menkominfo yang mengatakan perlu adanya koneksi dengan Kementerian Keuangan, sehingga membuat mudah proses adaministrasi keuangan. Dimana ini nantinya merupakan awal dari pengembangan e-government.
“Menteri Kominfo berpesan, aplikasi ini harus nge-link dengan Kementerian Keuangan, yang akan mempermudah tugas untuk pengadministrasian keuangan dan diharapkan pada akhirnya menjadi cikal bakal untuk pembangunan e-goverment ,” ujar Farida seperti dikutip dari website Kemenkominfo.
Farida juga menerangkan kalau Kemkominfo sendiri benar-benar fokus kepada penyerapan data, walau sudah berhasil menyerap banyak data ternyata belum ada pencatatan terhadap penyerapan itu. Untuk itulah dengan adanya SIDARA ia berharap akan lebih mudah memantau penyerapan, baik itu belanja pegawai, belanja modal, dan juga belanja barang. Apalagi denga menggunakan SIDARA laporan dapat dilihat langsung scara real time.
“Menkominfo memanggil kita untuk mengembangkan website, selain untuk internal, juga untuk kalangan luar kalau melihat bisa langsung kekinian. Selain melayani ke dalam kita juga harus melayani keluar, seperti untuk menyampaikan narasi tunggal pemerintah”, paparnya.
Disamping memberikan penjelasan mengenai SIDARA, Farida juga menjelaskan fungsi dan cara kerja aplikasi SIMENARIK. Aplikasi ini nanti akan membuat administrasi pencatatan menjadi lebih mudah dan tertib.
“SIMENARIK adalah aplikasi pencatatan akses. Akses sangat penting karena secara Opini Laporan Keuangan 2014 kita mendapatkan catatan Disclaimer. Salah satu penyebabnya adalah pencatatan akses administrasinya yang kurang tertib, tapi pada tahun 2015 kita telah mendapatkan WTP,” jelasnya.
Ia juga menerangkan bagaimana upaya Kemkominfo dalam menertibkan administrasi penataan barang. Apalagi hal tersebut adalah bagian dari komitmen Kemkominfo agar bisa memperoleh opini WTP.
Acara peresmian dua aplikasi tersebut dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Hankam BPKP, Bea Rejeki Tirtadewi, Kepala Biro Keuangan Kemkominfo, Bambang Sigit Nugroho; Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Hankam BPKP. Sekitar 100 orang peserta dari UPT Kemkominfo dari seluruh Indonesia juga turut menghadiri acara tersebut.(hh)