Kontroversi Pokemon GO Menkominfo Turun Tangan

logo huawei

Jakarta – Terkait dengan maraknya game Pokemon GO yang menggunakan teknologi global positioning system dari Google Maps, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menginformasikan bahwa dia telah berbicara dengan Google Indonesia terkait game besutan Niantic tersebut. Seperti yang dilansir dari Tempo Tekno.

“Karena berbasis Google Maps, saya sudah bicara dua kali dengan Google Indonesia agar obyek vital nasional jangan digunakan, seperti lokasi militer, istana, dan lain sebagainya,” kata Rudi seperti yang dikutip dari Tempo Tekno, Senin, 8 Agustus 2016.

Pihak Google Indonesia pun telah memberikan tanggapan terhadap permintaan dari Menkominfo, mereka akan membicarakannya dengan Niantic. “Tapi kuncinya adalah di Google Maps-nya dulu. Contohnya di Cilangkap, Mabes TNI, kan enggak ada di Google Maps, cuma ijo aja gitu,” ujarnya.

Menkominfo juga telah melakukan komunikasi dengan pihak aparat penegak hukum guna melakukan pendaftan terhadap fasilitas-fasilitas vital yang mana saja yang perlu dilarang agar tidak ditampilkan di Goolge Maps. “Untuk daerah-daerah mana, Obyek Vital Nsional (obvitnas) mana yang jangan masuk,” tuturnya.

Malah seharusnya lokasi-lokasi wisata yang semestinya diprioritaskan agar bisa ditampilkan di dalam permainan Pokemon GO. Misalnya seperti Kota Tua, Museum Nasional dan masih banyak lagi lokasi wisata yang bisa dimasukkan. “Agar bisa lebih produktif,” kata Menkominfo.

Akhir-akhir ini demam permainan Pokemon GO telah melanda masyarakat di tanah air. Dengan teknologi GPS dan augmented reality yang digunakan pada permainan ini membuat pemain dapat melakukan pencarian Pokemon di dunia nyata. Pemain dapat melihat melalui ponsel seolah-olah Pokemon hadir secara nyata dihadapannya.

Seiring dengan kehadirannya permainan tersebut juga menimbulkan kontroversi. Para pegawai pemerintahan dilarang oleh pemerintah untuk tidak memainkan permainan Pokemon GO di area perkantoran dimana mereka bekerja. Larangan tersebut dikeluarkan karena permainan itu bisa membahayakan keamanan negara.