Industri e-commerce di Indonesia saat ini terus berkembang serta terus kedatangan “pemain” baru. Maka tidak heran jika begitu banyaknya iklan–iklan e-commerce saat ini yang bisa kita lihat di TV, jalan, bahkan media sosial. Untuk mendukung besarnya keinginan pelaku usaha e-commerce di Indonesia ini, pemerintah memberikan regulasi yang disebut sebagai roadmap e-commerce. Roadmap ini disebutkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, merupakan framework yang akan mencakup 6 isu utama dalam e-commerce. Menurutnya, keenam isu ini adalah soal pendanaan, national payment gateway (NPG), logistik, akselerator, perlindungan konsumen dan perizinan.
Menurut Rudiantara, “Ecommerce kan masuk daftar negatif investasi. Nanti akan disiapkan akan dilonggarkan daftar negatif investasi tapi hanya untuk yang establish yang butuh pendanaan ratusan juta dollar. Asing jangan masuk ke UKM dan startup dulu. Justru kita harus besarkan mereka dulu, pada saatnya asing boleh masuk,”.
Regulasi terkait e-commerce ini diyakini akan membantu pertumbuhan transaksi pada e-commerce di Indonesia karena pada akhir 2020 nanti, transaksi e-commerce di Indonesia ditargetkan akan mencapai angka USD 130 miliar. Untuk itulah dibutuhkan infrastruktur keamanan yang baik untuk menerapkan roadmap e-commerce di Indonesia.
Kabar baik bagi kita, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yang mengatakan bahwa pembahasan roadmap e-commerce di jajaran kabinet menteri sudah final dan tinggal menunggu persetujuan saja dari Presiden Joko Widodo. “Roadmap sudah 99% karena di kabinet sudah selesai. Tinggal menunggu endorsement dari presiden saja,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika dalam diskusi tentang ekosistem 4G dan konten lokal di Kartika Chandra pada hari senin lalu. Jika roadmap ini direstui oleh presiden Jokowi, maka roadmap tersebut ke depannya akan segera berlaku secara nasional yang diharapkan akan lebih memajukan segi e-commerce di Indonesia.
[MFHP]