Jakarta, 12 Agustus 2021 – Hari ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate yang diwakili oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc resmi membuka edisi perdana dari Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021 bersama dengan pembicara kunci lainnya yaitu Kepala BSSN, Sekjen Wantannas RI yang diwakili oleh Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal Wantannas RI, Rektor Unhan, dan Ketua Umum MASTEL. Forum ini dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus hingga 12 September 2021 dan berlangsung secara virtual. Forum yang diselenggarakan oleh GovWare dan PT Adhouse Clarion Events serta MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia) selaku Co-Host dalam acara ini, merupakan platform tepat bagi para pelaku industri untuk mengembangkan wawasan serta memperluas jaringan dengan para ahli serta para pengambil keputusan terutama dalam sektor advanced threat protection, application security, telecommunication, cloud security, cybersecurity, data protection security, fintech, FSI, IoT, cyber defence, dan masih banyak lagi.
Sarwoto Atmosutarno – Ketua Umum MASTEL mengatakan, “Suatu kehormatan bagi MASTEL berpartisipasi sebagai Co-host dalam acara Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021 ini dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan mulai dari institusi pemerintahan, penegak hukum, pertahanan, bumn, dan perusahaan swasta, serta para profesional yang memiliki perhatian besar pada keamanan dan ketahanan siber. Sesuai tema Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021, ‘Threat Landscape for Indonesia’s Digital Leaders’, acara ini menyoroti para digital leaders yang berbagi ilmu serta best practice dengan tujuan memperkaya informasi keamanan siber dan melakukan benchmarking untuk mencari solusi perencanaan ke depan.”
Ancaman kejahatan siber telah menjadi isu internasional, termasuk di Indonesia. Dari data yang tersebar di media, 279 juta data penduduk dari BPJS mengalami kebocoran dan diperjualbelikan di internet. Sebanyak 2 juta data pengguna BRI Life juga diduga bocor dan diperjualbelikan di internet. Tidak terkecuali marketplace,
13 juta akun Bukalapak diduga diperjualbelikan pada 5 Mei 2020 di forum hacker RaidForums yang berisi data pribadi dari para pengguna. Dalam penanganan kasus-kasus tersebut diperlukan sinergi dari semua pihak dalam pengembangan teknologi yang mencakup pengembangan infrastruktur, big data, dan cybersecurity.
Dalam merealisasikan pengembangan digital tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc dalam sambutannya mengemukakan, “Saat ini indonesia memiliki 30 peraturan terkait data pribadi, untuk itu pemerintah mereasa perlu membentuk suatu sumber peraturan perlindungan data pribadi yang komprehensif, hal ini terwujud dalam surat presiden kepada DPR pada bulan Januari 2020 untuk pembahasan RUU PDP yang pada saat ini pembahasan bersama DPR masih berlanjut. Harapannya RUU ini dapat diundangkan di tahun 2021 sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, masayarakat dan industri dalam melakukan perlindungan data pribadi di Indonesia.”
Pengembangan sumber daya manusia dan kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan seluruh komponen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastuktur digital. Rektor Universitas Pertahanan RI, Laksdya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian dalam sambutannya mengatakan, “Kunci keberhasilan menguasai
teknologi siber terletak pada kemampuan kita sebagai manusia untuk merancang suatu sistem sekaligus kita membatasi sistem tersebut agar tidak bisa mendominasi manusia nantinya. Algoritma baru harus dirancang, agar artificial intelligence tidak bisa mengalahkan human intelligence. Kita semua harus bertanggung jawab terhadap eksistensi manusia generasi mendatang.”, tutup Amarulla.
Sementara itu dalam rangka mengembangkan infrastruktur teknologi di tahun 2021, teknologi 5G akan menjadi salah satu penopang yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia. Syarbeni – Cyber Security and Privacy Protection Officer, Huawei Indonesia mengatakan, “Kepercayaan pada keamanan 5G telah menjadi perhatian utama negara-negara di seluruh dunia seiring dengan perubahan dunia yang semakin digital. Huawei percaya bahwa kepercayaan harus didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi, yang selanjutnya harus didasarkan pada standar bersama. GSMA dan 3GPP telah bekerja bersama para pemangku industri seluler untuk mempromosikan NESAS sebagai standar spesifikasi jaminan keamanan yang telah diterima secara luas oleh industri. Kami percaya bahwa ini adalah cara yang efektif untuk membangun kepercayaan di era digital.”
Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021 memberikan akses informasi terkini terkait perkembangan keamanan siber dengan menghadirkan 32 pembicara terkemuka dari institusi pemerintahan, pertahanan, dan profesional diantaranya:
- Kolonel Chb Ir. Bagus Artiadi S, M.Si – Kepala Bidang Tata Kelola & Kerjasama Pushansiber
Bainstrahan, Kementerian Pertahanan RI - Teguh Arifiyadi – Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI - Anton Setiyawan – Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi, BSSN
- Adi Nugroho – Kepala ID-SIRTII, BSSN
- Bapak Setiaji – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Jawa Barat
- Ferdian Agustiana – Direktur, PT Angkasa Pura Sarana Digital
- Sri Safitri – Deputy EVP CX & Digitalisation, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Arif Fatwaddin – Senior Vice President, PT Bank BTPN, Tbk
- Ricky Setiadi – Associate Vice President (AVP) Information Security, Blilbli
Pergelaran perdana Cyber Intelligence Forum Indonesia 2021 ini juga memiliki fitur chat dan temu bisnis yang dilengkapi teknologi Artificial Intelligence sehingga memudahkan partisipan dalam berjejaring sesuai dengan profil yang diinginkan berdasarkan minat, industri, serta produk yang ditawarkan atau yang dicari. Hingga saat ini sudah lebih dari 1,000 pengunjung yang mendaftar ke platform Cyber Intelligence Forum Indonesia. Selama penyelenggaraan hingga 12 September 2021 nanti, partisipan akan tetap saling terhubung untuk terus berbagi pengalaman dan informasi.
Toerangga Poetra – President Director, PT Adhouse Clarion Events meyakini bahwa Cyber Intelligence Forum Indonesia adalah forum yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Toerangga mengatakan, “Dengan maraknya kenaikan kasus serangan siber yang sangat masif, dunia telah memasuki fase Cyber Warfare dimana dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan swasta dalam menetapkan standar dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Karena itu, Cyber Intelligence Forum Indonesia hadir untuk memberikan wadah pengembangan teknologi terkini di bidang siber dan memfasilitasi
para stakeholder demi terwujudnya pembangunan infrastruktur teknologi Indonesia yang maju, sehingga kemandirian teknologi siber di Indonesia bisa terwujud. Kami juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi Huawei Indonesia di acara Cyber Intelligence Forum Indonesia ini yang telah berbagi best practice kepada para peserta yang hadir secara virtual,” tutup Toerangga.
TENTANG PENYELENGGARA ACARA
GovWare merupakan platform informasi dan konektivitas yang diselenggarakan oleh Image Engine. Dihadiri oleh lebih dari 9,000 pengunjung dan 308 sponsor di tahun 2019, GovWare diselenggarakan berdampingan dengan Singapore International Cyber Week (SICW) sejak tahun 2016. GovWare didukung oleh asosiasi industri seperti (ISC)2, Cloud Security Alliance, AiSP, CSCIS, ISACA, and SGTech. Image Engine terdaftar di Singapura, dan merupakan mitra acara untuk SICW sejak tahun 2016.
PT Adhouse Clarion Events (ACE), merupakan perusahaan Professional Exhibition Organiser yang berpengalaman selama 32 tahun di Industri pameran terutama B2C, B2B, dan B2G. PT Adhouse Clarion Events (ACE) didukung oleh infrastruktur internasional Clarion Events Group, memiliki 950 karyawan yang berbasis di
14 kantor cabang di seluruh dunia.
Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), adalah perkumpulan berbadan hukum Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Desember 1993, yaitu pada Musyawarah Nasional Pertama. MASTEL merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan maksud yang tertuang dalam Bab III pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu untuk “Penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang di masyarakat mengenai arah pembangunan telekomunikasi dalam menetapkan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi.” Dengan peran dan posisi yang begitu strategis, MASTEL telah menjadi bagian dari perkembangan sektor Telekomunikasi sejak awal berdiri. Anggota MASTEL saat ini 300 experts, intelektual dan profesional, 29 Asosiasi, dan 112 perusahaan di bidang Telematika