Indonesia Tandatangani Kontrak Untuk Satelit Multifungsi

Logo Telkom Indonesia Logo Telkomsel Indosat Ooredo Ads

Pada hari Jumat minggu lalu, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak dengan Thales Alenia Space perusahaan asal Perancis untuk membangun satelit multifungsi yang diperkirakan akan diluncurkan dan beroperasi pada tahun 2023.

Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Thales Alenia Space akan mulai membuat satelit, yang akan diberi nama Satelit Republik Indonesia (SATRIA), pada akhir tahun 2019 dan diperkirakan selesai pada tahun 2022.

“Saya percaya pembangunan infrastruktur akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di tahun-tahun mendatang,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution setelah upacara penandatanganan perjanjian untuk proyek satelit tersebut di Museum Nasional di Jakarta.

Ia juga mengatakan proyek satelit tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden No 56/2018.

Satelit tersebut dirancang untuk memiliki kapasitas throughput 150 miliar bit per detik (Gbps), diharapkan dapat menyediakan layanan internet untuk 150.000 fasilitas publik, termasuk sekolah dan pusat kesehatan, serta perusahaan pertahanan, administrasi keamanan dan semua kantor pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menjelaskan bahwa proyek SATRIA adalah upaya kementeriannya untuk meningkatkan konektivitas untuk mendukung layanan publik di seluruh negeri, termasuk di daerah perbatasan, terluar dan terpencil.

Untuk proses pembangunan satelit dari tahap merancang dan mengoperasikan serta pemeliharaan selama 15 tahun membutuhkan dana sekitra Rp21,4 triliun. Jadi kalau dilihat angka seperti besar tap ini sudah termasuk kepada proses atau operasional serta pemeliharaan.

“Teknologi satelit telah menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan dalam akses internet broadband di Indonesia yang berupa negara kepulauan dan memiliki situasi geografis yang menantang,” kata Rudiantara dalam sebuah pernyataan.

Rudiantara juga menjelaskan bahwa SATRIA adalah proyek infrastruktur internet keempat yang dilakukan oleh kementerian, setelah proyek Broadband Palapa Ring barat, tengah dan timur.

Selain itu, Rudiantara juga menambahkan bahwa pemerintah akan menggunakan Skema Pembayaran Ketersediaan untuk membayar investor yang terlibat dalam proyek dengan angsuran berkala selama 15 tahun. Ia juga menjelaskan bahwa SATRIA adalah contoh melibatkan sektor swasta dalam proyek infrastruktur.(hh)