Jakarta – Komunitas dan asosiasi yang di undang hadir dalam kegiatan Cybersecurity Meet-up menyayangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang fungsinya hanya sebagai koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan. Padahal kedudukannya berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
Kegiatan yang diadakan di Aula Roebiono Kertopati, Jl Ragunan, Jakarta Selatan (24/9-2018) dalam rangka membangun sinergitas dengan pemerintah khususnya di bidang keamanan siber nasional berlangsung. Undangan yang hadir terdiri dari sekitar 43 Asosiasi dan 17 kementerian atau lembaga, sebagai bentuk upaya untuk membangun sinergitas dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan siber.
BSSN saat ini hanya bertugas melakukan koordinasi antarlembaga dan juga mengontrol penyebaran serta meminta para penegak hukum agar lebih masif.
Oleh karena itu komunitas dan Asosiasi yang hadir berharap BSSN agar bisa diberikan peran dan penguatan ke depannya. Tentunya terkait dengan konteks mendeteksi dan mencegah kejahatan siber melalui penjagaan keamanan secara efektif dan efisien.
S.S Budi Rahardjo, Ketua Asosiasi Media Digital yang juga Forum Pimpinan Media Digital menjelaskan bahwa ancaman keamanan siber saat ini luar biasa massif. Oleh karena itu ada baiknya BSSN yang terdiri dari dua institusi, yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo juga bisa punya fungsi lebih yang lebih jelas dan taktis. Jangan menunggu sampai ada serangan dan terjadi sebuah insiden.
Ardi Sutedja, Chairman of Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) juga mendukung adanya penambahan kewenangan tersebut. Ia melihat BSSN yang punya tugas keamanan siber tidak boleh terhambat oleh proses birokrasi yang berjenjang dan cenderung lambat.
“Negara (BSSN) harus punya kewenangan menindak. BSSN yang mendeteksi akan adanya teror, juga bisa melakukan antisipasi dengan menindak langsung, kemudian diproses hukum,” ujar Ardi seperti dikutip dari Eksekutif.id.
Dalam tanggapannya Kepala Badan Siber Sandi Negara memberikan mengenai pertemuan yang diberi nama Cyber Security Multi Stakeholder Meet Up.
“Kegiatan ini akan kami lakukan secara rutin untuk membahas keamanan siber nasional baik sektor pemerintah, sektor infrastruktur informasi kritikal nasional maupun sektor ekonomi digital,” ujar Djoko Setiadi.
“Kami mengharapkan peran strategis semua pihak dan komunitas untuk sama-sama berbuat yang terbaik bagi bangsa,” imbuh Marsda TNI Asep Chaerudin, Deputi Penanggulangan dan Pemulihan BSSN.
Komunitas dan asosiasi yang hadir pada kegiatan tersebut berasal dari berbagai macam bidang, seperti dari smart city, infrastruktur, hingga sektor audit informasi dan auditor fraud dan forensik digital. Tampak juga undangan yang hadir dari kalangan profesional keamanan informasi, industri aplikasi dan akademisi serta asosiasi media digital dan juga kementrian dan lembaga terkait.
“Semua pemangku kepentingan keamanan siber sepakat melakukan aksi nyata di bidang atau sektor yang dinaungi,” ujar Y.B Susilo Wibowo, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BSSN.
Perwakilan dari Kementerian dan Lembaga pemerintahan beserta komunitas dan asosiasi dengan kompak menyatakan akan menangani keamanan siber dan siap memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.(hh)