Masih ingatkah kita saat munculnya pelarangan yang menimpa startup aplikasi seperti Go-Jek, GrabBike, dkk? Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun saat itu sampai harus melobi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
“Saya sudah bicara dengan Pak Jonan, dia sebenarnya oke saja dengan ridesharing. Tapi masalahnya, sudah ada aturan yang eksis mengatur transportasi,” ujar Rudiantara saat menghadiri peluncuran sistem peringatan bencana melalui SMS (21/12/2015).
Lanjut menurut pria yang biasa di sebut Chief RA ini, untuk mengubah aturan yang lama khususnya untuk aturan di bidang transportasi, perlu adanya revisi UU. Untuk melakukan revisi UU inilah harus dilakukan dengan adanya rapat parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kabarnya akan ada revisi UU Transportasi. Saya dengar di Komisi V juga sudah setuju (untuk revisi UU). Tetapi untuk pastinya, itu domain Pak Jonan,” ujar Chief RA.
Menkominfo akhirnya melakukan tindakan untuk membentuk semacam satgas untuk mendekati kementrian-kementrian yang bersinggungan dengan bisnis startup agar kedepannya tidak ada lagi perselisihan seperti saat terjadi kasus pelarangan beroperasinya Go-jek, GrabBike, dll.
“Startup dengan inovasi teknologinya sebuah keniscayaan. Biasanya mereka datang dengan inovasi yang mengubah budaya dan berdampak sosial seperti Go-Jek,” jelas Rudiantara.
Lanjut menurutnya, terdapat aturan lama yang memang sudah berlaku dimana terdapat regulator teknis yang membinanya. Misalnya pada sektor transportasi, aturan tersebut ada di ranah Kemenhub. Satgas ini nantinya akan berisikan orang-orang dari Ditjen Aplikasi dan Telematika (Aptel) Kemenkominfo.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terus mendukung hadirnya startup di Indonesia karena startup-startup ini telah terbukti menghadirkan solusi sekaligus mendatangkan investasi yang besar.
“Adik-adik pendiri dan pengelola startup teknologi bukan lagi sekedar pelaku ekonomi. Mereka sudah melahirkan solusi, yang berbasis teknologi untuk mempercepat reindustrialisasi perekonomian kita. Jelas sekali Kadin berkepentingan untuk mendukung mereka,” kata Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani. [MFHP]