Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan peringatan serius mengenai penggunaan smartphone di sekolah, dengan menyatakan bahwa hanya teknologi yang mendukung pembelajaran yang pantas digunakan dalam lingkungan pendidikan. Badan pendidikan, sains, dan budaya PBB, UNESCO, menyoroti bahwa perangkat seluler dapat menyebabkan gangguan, mengancam privasi siswa, dan bahkan menyebabkan intimidasi dunia maya.
Menariknya, laporan Monitor Pendidikan Global 2023 menemukan bahwa kurang dari seperempat negara di dunia memiliki undang-undang atau kebijakan yang melarang penggunaan ponsel di sekolah. Meskipun di Inggris Raya, beberapa kepala sekolah telah menetapkan peraturan pembatasan, tetapi kebijakan ini belum merata di sebagian besar sekolah.
Manos Antoninis, penulis laporan tersebut, mengungkapkan bahwa banyak contoh penggunaan smartphone di sekolah yang justru mengganggu proses belajar siswa dan meningkatkan risiko terhadap privasi mereka. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa hanya teknologi yang mendukung pembelajaran yang seharusnya diizinkan di lingkungan sekolah.
Meskipun demikian, Antoninis juga menyatakan bahwa siswa tidak boleh sepenuhnya terhindar dari teknologi. Namun, negara-negara perlu memberikan panduan yang lebih jelas tentang jenis teknologi apa yang sebaiknya diperbolehkan di sekolah.
Berdasarkan beberapa penelitian, pelarangan ponsel di sekolah telah terbukti meningkatkan kinerja akademik siswa. Namun, ada juga sudut pandang dari siswa seperti Lexi, 16 tahun, yang menyatakan bahwa smartphone tidak hanya berpotensi menjadi sarana intimidasi, tetapi juga dapat membantu menciptakan rasa koneksi sosial.
Pandangan berbeda tentang larangan ponsel di sekolah juga terlihat di berbagai negara. Misalnya, beberapa negara seperti Bangladesh dan Prancis telah memberlakukan larangan ponsel di ruang kelas, sementara Belanda berencana melarangnya pada tahun mendatang. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa larangan tersebut dapat menyebabkan masalah lebih lanjut karena siswa akan menyembunyikan penggunaan ponsel mereka dari staf sekolah.
Sarah Hannafin, kepala kebijakan di serikat pemimpin sekolah NAHT, menekankan bahwa setiap sekolah harus memiliki kebijakan tersendiri terkait penggunaan ponsel, mengingat bahwa setiap sekolah mengenal siswa dan komunitasnya dengan baik. Hannafin menyatakan bahwa ada alasan praktis di mana siswa membutuhkan akses ke ponsel, seperti saat mereka bepergian ke dan dari sekolah.
Secara keseluruhan, penting bagi pendidik dan pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan dengan cermat penggunaan smartphone di sekolah. Pengaturan yang tepat akan membantu melindungi siswa dari gangguan dan ancaman dunia maya, sambil tetap memfasilitasi pembelajaran yang efektif.(hh)