Toko-Toko di Tiongkok Harus Gunakan Router yang Telah Disetujui Pemerintah

Logo Telkom Indonesia Logo Telkomsel Indosat Ooredo Ads

Toko – toko dan restaurant yang ada di kota Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok, diharuskan mengganti router Wi-Fi mereka dengan router yang telah disetujui oleh pemerintah. Apabila mereka tidak segera menggantinya, maka sangsi denda telah menanti. Jumlah denda yang harus dibayar adalah sebesar 100,000 yuan atau sekitar 18,589 dolar Amerika.

Seperti dilansir dari The Verge, toko, restauran dan kafe yang menawarkan hotspot Wi-Fi telah menerima pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keamanan internet di Qingdao, maka harus menggunakan router yang telah disetujui pemerintah.

Diketahui bahwa merek router yang disetujui pemerintah adalah Bihu (BHU) dan Bihu juga menawarkan router pintar blockchain, tetapi belum ditahui apakah itu adalah router yang akan digunakan sebagai pengganti.

Router nantinya dapat dibeli dari pemerintah lokal seharga ¥ 100 atau sekitar 16 dolar atau membayar ¥ 400 sekitar 63 dolar apabila membeli di toko sendiri, tergantung lokasi dimana toko berada di Qingdao. Selain itu Polisi di Qingdao juga menyatakan dalam pemberitahuannya bahwa mereka akan membayar sekitar 8 fen (satu sen) untuk setiap orang yang terhubung ke router setiap hari, mungkin ini langkah bertahap untuk mengembalikan biaya router ke toko.

Sebelumnya router yang digunakan di Tiongkok di produksi oleh Netcore dan DBL Technology yang berbasis di Shenzhen. Namun, ditemukan memiliki backdoor yang dapat dieksploitasi oleh peretas. DBL telah mengeluarkan patch firmware baru untuk memperbaiki masalah ini.

Router BHU juga memiliki sejumlah kerentanan kritis di tahun 2016. Peretas dapat berpotensi mendapatkan akses root dengan menggunakankredensial yang dikodekan hardware router, sehingga mengizinkan peretas untuk menguping lalu lintas web atau mengarahkan lalu lintas web ke lokasi tertentu. Selain itu ada juga laporan keamanan yang mencatat bagaimana kerentanan tersebut dimanfaatkan oleh seseorang untuk membongkar router dengan menghapus file-file penting.

Sangat mengherankan kenapa polisi di Qingdao mengeluarkan pemberitahuan untuk menggunakan router yang telah disetujui pemerintah. Sementara kota-kota besar lainnya seperti Beijing dan Shanghai belum terlihat akan menerapkan kebijakan serupa.

Qingdao adalah rumah bagi perusahaan elektronik Hisense dan perusahaan alat besar Haier, tetapi jika kebijakan itu dimaksudkan untuk menargetkan perusahaan teknologi, seharunya kota Shenzhen akan lebih tepat menjadi target ketimbang Qingdao. Kota Chifeng di Mongolia malah sempat memberikan router gratis ke toko-toko pada tahun 2016, dan kota-kota seperti Xiamen telah diingatkan untuk memasang sistem keamanan.(hh)

Sumber