JAKARTA, 11 Juni 2026 – Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), sebagai simpul ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional, bersama Delegasi Uni Eropa melalui kerangka kerja InDiCo-Global sukses menyelenggarakan diskusi panel interaktif bertajuk “Standards in Action: EU–Indonesia Digital Standards, Market Access and Interoperability” pada Kamis (11/6) di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Jakarta.
Forum yang mempertemukan regulator, badan standardisasi, pelaku industri, akademisi, dan pakar dari Indonesia dan Eropa ini untuk menyelaraskan standar digital, memperluas akses pasar, serta memperkuat interoperabilitas teknologi di kedua kawasan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat dikembangkan lebih lanjut guna mendukung transformasi digital yang aman, inklusif, dan berdaya saing global.
Perkembangan ekonomi digital yang eksponensial menuntut adanya kerangka stndar yang kokoh, adaptif dan berstandar global. Isu – isu kritis seperti keamanan siber, kecerdasan buatan (AI), tata Kelola data, pusat data (data centre), hingga jaringan 5G/6G tidak dapat lagi dipandang sebagai tantatngan local semata. Forum ini bertujuan untuk mempresentasikan Sistem Standarisasi Eropa beserta peran CEN, CENELEC, dan ETSI sekaligus menjelaskan ekosistem penilaian kesesuaian dan standardisasi nasional Indonesia.
Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa standar digital saat ini telah menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi digital global.
“Standar adalah arsitektur tak kasat mata dari ekonomi digital global. Setiap perangkat yang terhubung, setiap paket data yang melintas batas negara, setiap sistem kecerdasan buatan yang mengambil keputusan, semuanya bertumpu pada satu fondasi: standar,” ujar Sarwoto.
Menurutnya, kemampuan Indonesia untuk menetapkan, mengadopsi, dan menyelaraskan standar digital bukan semata persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan digital, daya saing nasional, dan kapasitas Indonesia untuk hadir sebagai mitra yang setara dalam ekosistem digital global.
Senada dengan hal tersebut Green and Digital Counsellor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Sander Happaerts, menegaskan bahwa transformasi digital global membutuhkan kolaborasi yang erat antarnegara dan pemangku kepentingan.
“Dalam revolusi digital, kita benar-benar perlu bekerja sama. Uni Eropa ingin tetap menjadi mitra terpercaya bagi Indonesia dan negara-negara mitra lainnya,” ujar Happaerts.
Menurutnya, Uni Eropa dan Indonesia memiliki kepentingan bersama dalam berbagai bidang strategis seperti kecerdasan buatan, identitas digital, infrastruktur publik digital, keamanan siber, komputasi kuantum, dan tata kelola data.
“Kami ingin membangun transformasi digital global yang human-centric, terpercaya, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental,” tambahnya.
Dalam keynote speech-nya, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Adis Alifiawan, menegaskan bahwa standardisasi merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur digital nasional.
“Standardisasi digital merupakan fondasi strategis dalam membangun infrastruktur digital Indonesia yang aman, inklusif, interoperabel, dan berdaya saing global. Keberhasilan transformasi digital nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, lembaga standardisasi, serta mitra internasional untuk menyelaraskan standar teknis, memperkuat ekosistem inovasi, dan membuka akses pasar global bagi produk serta layanan digital Indonesia.”
DISKUSI PANEL
Forum ini juga membahas penguatan ekosistem standardisasi nasional yang melibatkan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang dikemas dalam 4 sesi diskusi panel.
Dalam paparannya, Deputi Kepala BSN Bidang Pengembangan Standar Hendro Kusumo menyampaikan bahwa, Indonesia memiliki modalitas yang kuat dalam pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional. Indonesia tercatat menempati peringkat ke-23 dunia dalam Global Quality Infrastructure Index (GQII) tahun 2025. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Mutu berperan penting dalam mewujudkan praktik regulasi yang baik.
Meskipun BSN telah menghasilkan lebih dari 10.000 Standar Nasional Indonesia (SNI) aktif, namun taraf implementasinya masih rendah dan sangat sedikit yang dijadikan mandatory oleh regulasi teknis. Dalam konteks kerja sama Indonesia-Uni Eropa, BSN dan KAN mendukung interoperabilitas digital melalui pengembangan skema akreditasi Digital dan TIK, termasuk dalam keamanan siber, infrastruktur data, investigasi forensik, dan penjaminan mutu laboratorium.
Dalam kesempatan keynote speech yang memberi pengantar sesi Kepercayaan Digital, Keamanan Siber, dan Tata Kelola Data, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Kriptologi BSSN, Tjahjo Khurniawan, memberikan pandangan kritis mengenai ancaman teknologi masa depan. “Tantangan keamanan siber ke depan, termasuk potensi ancaman dari komputasi kuantum, mengharuskan kita untuk segera mempersiapkan standar kriptografi pasca-kuantum atau Post-Quantum Cryptography (PQC). Membangun kepercayaan digital adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi digital,” tegas Tjahjo.
Sesi keempat menyoroti Standar Infrastruktur Digital Masa Depan, mencakup AI, IoT, Cloud dan jaringan 5G/6G, dengan melibatkan pakar dari BRIN, Telkom Indonesia, serta perwakilan ETSI dan CEN/CENELEC.
Merumuskan Prioritas Kerja Sama dan Tindak Lanjut Kongkret
Menutup rangkaian diskusi, para pakar inti memaparkan ringkasan prioritas kerja sama dan Langkah tindak lanjut yang terukur. Fokus utama diarahkan pada penyelarasan regulasi, penguatan kapasitas teknis, dan kolaborasi riset untuk menjembatani celah standardisasi (standardization gaps).
Senior ICT Standardization Expert untuk GIST Project sekaligus Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (INFRATELNAS) MASTEL, Sigit Jarot, di awal memaparkan kajian lanskap standardisasi TIK di Indonesia. Diantaranya menyebutkan standarisasi sebagai prasyarat pencapaian target RPJMN melalui sektor digital. Indonesia telah memiliki kredibilitas dan pencapaian yang baik secara internasional. Namun, keterlibatan di level internasional yang lebih bersifat administratif dan adopsi, perlu ditingkatkan ke level partisipasi teknis dan kontributif untuk mewujudkan kedaulatan digital. Juga masih ada gap standardisasi terkait AI, 5G/6G dan datacenter. Perlu Langkah aksi kongkrit dalam bentuk kerja sama teknis jangka panjang, terutama di bidang – bidang perioritas.
Ketua Bidang Industri dan Kemandirian IoT, AI, dan Big Data (TRIOTA) MASTEL, Teguh Prasetya, menegaskan bahwa interoperabilitas dan kebutuhan pengguna menjadi benang merah dari berbagai pembahasan dalam forum tersebut.
“Kita harus bekerja bersama dan berkolaborasi untuk menciptakan standardisasi yang interoperabel. Tujuannya agar pengguna mendapatkan keamanan yang lebih baik dan kenyamanan yang lebih tinggi, karena pada akhirnya seluruh standardisasi harus menjawab kebutuhan pengguna,” ujar Teguh.
Sementara itu, Koordinator InDiCo-Global sekaligus perwakilan ETSI, Xavier Piednoir, menekankan bahwa kerja sama merupakan faktor utama dalam menjawab tantangan transformasi digital.
“Cooperation is key. Kita menghadapi banyak tantangan yang sama, terutama di bidang digital. Dengan saling bertukar informasi dan memahami kebutuhan masing-masing, kita dapat membangun solusi yang lebih baik untuk menjawab tantangan bersama,” katanya.
Xavier juga mengingatkan bahwa masyarakat harus tetap menjadi pusat dari setiap pengembangan teknologi dan standardisasi digital.
“People are at the heart of this. Kita harus memastikan bahwa ketika membangun sistem dan standar digital, kepentingan warga tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator InDiCo-Global yang juga mewakili Direktur International Project and Policy ETSI, Xavier Piednoir, menegaskan komitmen jangka panjang Uni Eropa untuk menerjemahkan diskusi menjadi aksi nyata. “Forum hari ini berhasil memetakan celah standardisasi dan menyepakati peluang kerja sama yang dapat dieksekusi. InDiCo-Global dan melalui GIST Project akan memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman keahlian teknis antara badan standar Eropa dengan BSN dan KAN. Langkah praktis ini akan memastikan standar digital tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi menjadi katalisator perdagangan dan inovasi yang berkelanjutan antara Uni Eropa dan Indonesia,” tutup Xavier.
Dengan melibatkan hampir seratus peserta dari lintas sektor, acara ini menegaskan posisi Indonesia dari perspektif standardisasi digital global, sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas bagi industri teknologi dalam negeri.
Tentang MASTEL
Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) adalah organisasi nirlaba yang berperan sebagai simpul ekosistem TIK nasional. MASTEL menghimpun unsur pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan mitra internasional untuk mendorong transformasi digital Indonesia yang inklusif, aman, inovatif, dan berdaya saing global.
