Amerika Akan Mencabut Larangan Trump Untuk Ponsel Xiaomi

logo huawei

Pemerintah Amerika telah setuju untuk mencabut larangan era Trump terhadap perusahaan teknologi Tiongkok Xiaomi. Raksasa smartphone itu ditambahkan ke daftar militer Amerika, sehingga diblokir untuk melakukan investasi di Amerika.

Pada hari-hari terakhirnya menjabat, pemerintahan Presiden Trump menambahkan Xiaomi ke daftar militer Amerika di bawah undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 1999, menunjuk perusahaan itu sebagai Perusahaan Militer Tiongkok, yang akan menyebabkan pencabutan daftar ijin usaha di Amerika.

Xiaomi menyangkal adanya hubungan dengan militer Tiongkok dan menggugat pemerintah Amerika untuk menghapus mereka dari daftar dua minggu setelah ditambahkan. Pada bulan Maret, pengadilan Amerika untuk sementara menghentikan larangan tersebut dan menyatakan bahwa kemungkinan Xiaomi akan memperoleh ijinnya kembali.

Tidak jelas apakah penghapusan Xiaomi akan mempermudah pembelian smartphone-nya di Amerika. Meskipun ada banyak peminat smartphone seperti Xiaomi Mi 11 dan Xiaomi Mi 11 Ultra, untuk membelinya di Amerika bisa jadi sulit.

Daftar yang dimiliki militer Amerika dari perusahaan militer Tiongkok diduga berbeda dari ‘daftar hitam ekonomi’ yang memblokir perusahaan Amerika untuk mengekspor suku cadang ke perusahaan tertentu. Meskipun daftar hitam ini tidak mencegah produk untuk dijual di Amerika, ini dapat mempersulit perusahaan untuk berbisnis di sana.

Produsen drone konsumen DJI telah ditambahkan ke daftar pada bulan Desember tetapi tampaknya belum terkena dampat sebagai konsekuensinya, meskipun Huawei masih terhuyung-huyung setelah dilarang menggunakan Google Play Store dan sistem operasi Android baru, dan sedang berjuang untuk mendapatkan suku cadang yang diperlukan untuk membuat perangkat.

Beberapa hari sebelum Presiden Joe Biden menjabat pada Januari, Departemen Pertahanan menambahkan Xiaomi ke daftar perusahaan yang diklaim terkait dengan militer Tiongkok. Bisnis dalam daftar tunduk pada pembatasan yang keras, termasuk larangan investasi Amerika.

Sebelum pelarangan diberlakukan, hakim federal memberikan penangguhan hukuman sementara kepada perusahaan Tiongkok tersebut dengan memutuskan bahwa Washington tidak memiliki “bukti substansial” untuk mendukung klaimnya bahwa Xiaomi dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan dia tidak mengetahui perjanjian tersebut, tetapi menambahkan bahwa dia berharap “Amerika Serikat akan memperbaiki kesalahan pemerintahan sebelumnya dan memberikan lingkungan bisnis yang adil, adil dan non-diskriminatif untuk keadaan normal bagi operasional perusahaan Tiongkok.”(hh)