Rekomendasi Kebijakan

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas surat Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2941/KOMINFO/DJPPI/PI.03.04.09/2016, tertanggal 29 September 2016, tentang Permintaan Masukan Percepatan Migrasi Siaran TV Analog ke TV Digital. Bersama ini Mastel menyampaikan hasil diskusi antara anggota Mastel yang berasal dari kalangan TV Broadcasting bersama Dewan Pengurus Harian Mastel yang kami bagi dalam 8 pokok

Sehubungan dengan pemberitaan di berbagai media baik cetak maupun elektronik mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Google Indonesia, Mastel sebagai salah satu pemangku kepentingan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: bahwa Mastel menyatakan apresiasi yang setinggi-tinginya dan mendukung penuh upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang menekan Google

Sehubungan dengan pro-kontra tarif interkoneksi baru yang tengah berlangsung akhir-akhir ini, Mastel, sebagai salah satu pemangku kepentingan di bidang TIK, terpanggil memberikan tanggapan sebagai berikut: Mastel sependapat dengan Kementerian Kominfo bahwa disparitas antara tarif retail on-net dan off-net harus dijaga tidak terlampau besar demi mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya penomoran dan mewujudkan iklim persaingan usaha

Sehubungan dengan beredarnya secara informal naskah draft RPP Perubahan PP No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan RPP Perubahan PP No 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Mastel sebagai salah satu pemangku kepentingan di bidang TIK dengan ini terpanggil untuk memberikan tanggapan sebagai berikut: Tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

Menanggapi Surat dari Pelaksana Harian Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika kepada MASTEL No. 206/DJPPI.3/PI.02.05/7/2016 tertanggal 13 Juli 2016 perihal Penyampaian dan Permohonan Masukan terhadap Dokumen Penyusunan RUU tentang Telekomunikasi, berikut ini kami sampaikan tanggapan umum atas Dokumen Penyusunan RUU Telekomunikasi: Berita Terkait:GARIS BESAR PROGRAM KERJA (GBPK) 2024-2027GARIS BESAR PROGRAM KERJA (GBPK) 2024-2027ZTE Bangun Kolaborasi

Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mengidentifikasi terdapat perbuatan hukum OTT Global yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya menyangkut aspek perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan, persaingan usaha, penyiaran, perfilman, telekomunikasi, informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan tersebut telah mengakibatkan antara lain hilangnya peluang penerimaan negara dari sektor pajak, potensi gangguan terhadap Ipoleksosbudhankam dan menurunnya kemampuan industri

Sehubungan dengan telah tersedianya layanan streaming siaran TV dan pertunjukan film yang ditawarkan Netflix dalam bentuk layanan berbayar dan berlangganan kepada masyarakat Indonesia, bersama ini Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bermaksud menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dari Kementrian Komunikasi dan Informatika RI dalam memposisikan Netflix dan konten serupa lainnya. Pandangan & Rekomendasi MASTEL

Menindaklanjuti program Kementrian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) dalam mendukung perkembangan aplikasi dan platform yang berasal dari dalam negeri (OTT). Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) memberikan rekomendasi beberapa aplikasi nasional seperti Dicoding, liteBIG, dan Catfiz. Rekomendasi MASTEL Mengenai Aplikasi (OTT) Nasional Rekomendasi Aplikasi (OTT) Nasional kepada Menkominfo RI from Mastel Indonesia Berita Terkait:GARIS BESAR PROGRAM KERJA

Menunjuk pada surat Dirjen PPI Kementrian Kominfo kepada Ketua Umum MASTEL pada tanggal 03 Desember 2015 perihal Revisi Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal, MASTEL memberikan pandangan beserta masukannya. Posisi MASTEL Terhadap Rencana Revisi PP No. 39 Tahun 2014 Masukan atas Revisi