Rekomendasi Kebijakan

Sesuai ketentuan tentang Universal Service Obligation (USO) dalam UU No.36 tahun 1999 dan PP No.52 tahun 2000, bahwa kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi. Kewajiban kontribusi Pelayanan Universal (USO)

Regulasi tentang e-commerce atau transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik akan terkait dengan ketentuan tentang sistem elektronik yang telah ada, yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) Nomor 82 Tahun 2012. Kedua ketentuan di atas seyogianya menjadi dasar pengaturan penggunaan sistem elektronik untuk diaplikasikan

Sehubungan dengan pembahasan tentang Keamanan Cyber Nasional di Kementrian Koordinator Polhukam, bersama ini MASTEL menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang Kedaulatan Cyber NKRI di era dunia yang saling terhubung (globally networked).  Kedaulatan cyber di Indonesia tidak hanya persoalan cyber-attack dan cyber-war, namun lebih luas mencakup semua aspek IPOLEKSOSBUD-HAMKAMNAS. Karena yang terjadi saat ini adalah berpindahnya kehidupan

RUU penyiaran harus mampu menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan memperoleh informasi untuk memperkuat sistem demokrasi. Namun demikian, pada hakekatnya, penyiaran adalah penyebar luasan konten siaran. Konten siaran ini dapat mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku masyarakat luas, serta mampu membentuk pola pikir anak-anak Indonesia. Undang-undang penyiaran harus dapat memastikan terciptanyan industri penyiaran yang sehat, tetap

Menindaklanjuti diskusi mengenai rencana penyusunan RUU Penyiaran antara MASTEL dan POKJA Penyiaran Komisi I DPR RI pada tanggal 08 Juni 2015, bersama ini kami menyampaikan masukan berupa pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan industri penyiaran dan telekomunikasi yang kami harap pada waktunya dapat menjiwai UU Penyiaran yang akan dibahas oleh Komisi I DPR RI dan Kementrian

Pada tanggal 12 Mei 2015, Ketua Umum MASTEL mengirimkan surat kepada Menkominfo dengan perihal Tanggapan Mastel terhadap Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Tanggapan-tanggapan yang disampaikan MASTEL tersebut meliputi beberapa hal seperti definisi KPU, jenis kontribusi, sumber pendanaan lain, lingkup kegiatan KPU, tata cara pelaksanaan, lembaga pelaksana kegiatan, dan pengawasan

Tanggapan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) terhadap RPM komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Sehubungan dengan konsultasi publik yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Apabila dokumen tidak muncul, silahkan gunakan tautan berikut ini lihat dokumen. Berita Terkait:GARIS BESAR PROGRAM KERJA

 Berita Terkait:GARIS BESAR PROGRAM KERJA (GBPK) 2024-2027GARIS BESAR PROGRAM KERJA (GBPK) 2024-2027Inovasi Gigacity Fondasi Penting Terbangunnya…Ekosistem 5G Ambil Langkah Bersama untuk Pacu Visi…MASTEL Gelar Seminar Nasional, Dorong Alokasi…