Jakarta – Dua aplikasi guna menunjang pembangunan e-government secara resmi diluncurkan pada hari Kamis, 17 November 2016 di Hotel Horison, Bekasi. Aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Dashboard Anggaran (SIDARA) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Internal Kominfo (SIMENARIK). Peluncuran kedua aplikasi tersebut diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Farida Dwi Cahyarini yang pada

Jakarta – Sebuah perusahaan keamanan asal Amerika Serikat Kryptoware menemukan adanya aplikasi di ponsel pintar Android yang dapat merekam semua aktifitas penggunanya. Hasil rekaman tersebut kemudian dikirim ke sebuah server di Cina. Berita ini dilaporkan oleh The New York Times. Ada sekitar 120 ribu ponsel pintar berbasis Android di AS yang diketahui menyimpan aplikasi tersebut.

Jakarta – Staf Ahli Menkopolhukam Desk Ketahanan dan Kemanan Cyber Nasional, Prakoso menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) belum melapor kepada Kemenkopolhukam ketika melakukan uji publik atas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 dan 53 tahun 2000, seperti dilansir hari ini dari detikINET. Prakoso juga melihat diadakannya uji publik tersebut hanya untuk keperluan formalitas saja,

Jakarta – Seperti dilansir dari KompasTekno, kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Umum Presiden AS 2016 yang telah berlalu, tidak luput membuat nama Facebook menjadi topik pembicaraan. Hal tersebut terkait dengan adanya tudingan bahwa Facebook menjalin kerja sama dengan tim sukses Donald Trump. Munculnya tudingan itu karena bila dilihat dari News Feed yang masuk melalui Facebook

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (11/11/2016) baru saja mengeluarkan rilis resmi terkait uji publik revisi dua Peraturan Pemerintah (PP) yang tengah menjadi kontroversi (baca: Kristiono: seharusnya, dilakukan pengetatan manajemen frekuensi bukan relaksasi) yaitu RPP tentang perubahan atas PP No 52 tahun 2000 dan PP 53 tahun 2000. Akan tetapi dalam pemberitahuan resminya terkait uji publik

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (11/11/2016) baru saja mengeluarkan rilis resmi terkait uji publik revisi dua Peraturan Pemerintah (PP) yang tengah menjadi kontroversi (baca: Kristiono: seharusnya, dilakukan pengetatan manajemen frekuensi bukan relaksasi) yaitu RPP tentang perubahan atas PP No 52 tahun 2000 dan PP 53 tahun 2000. Akan tetapi dalam pemberitahuan resminya terkait uji publik