Rusia Perkenalkan Undang-Undang Baru Untuk Kontrol Internet

Logo Telkom Indonesia Logo Telkomsel Indosat Ooredo Ads

Sebuah undang-undang baru diberlakukan guna mengontrol internet di Rusia. Hadirnya undang-undang baru ini di tengah kekhawatiran kemungkinan digunakan oleh pemerintah untuk membungkam para pengkritik.

Seperti dilansir dari BBC, secara teori, undang-undang “internet berdaulat” tersebut memberikan para pejabat wewenang lebih luas untuk membatasi lalu lintas internet di Rusia.

Kremlin mengatakan bahwa dengan hadirnya undang-undang itu akan meningkatkan keamanan siber. Pengguna pun tidak akan melihat adanya perubahan. Para kritikus khawatir Kremlin akan mencoba membuat firewall internet seperti di China.

Dengan adanya undang-undang baru itu akan memberikan Kremlin kekuasaan untuk mematikan koneksi di Rusia atau ke internet dunia dalam keadaan darurat. Terserah kepada pemerintah untuk memutuskan apa bentuk ancaman yang timbul dan tindakan apa yang harus diambil.

Undang-undang itu juga mengharuskan penyedia layanan internet untuk memasang perangkat jaringan yang dikenal nama deep packet inspection (DPI). Perangkat ini mampu mengidentifikasi sumber lalu lintas dan juga menyaring konten. Dalam praktiknya, ini akan memungkinkan para pengawas telekomunikasi negara itu (Roskomnadzor) menjadi lebih efektif dalam memblokir situs web.

Undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin awal tahun ini merupakan upaya untuk meningkatkan penyensoran, membangun undang-undang internet yang sudah membatasi kebebasan berekspresi dan privasi.

“Sekarang pemerintah dapat secara langsung menyensor konten atau bahkan mengubah internet di Rusia menjadi sebuah sistem yang tertutup tanpa memberitahukan publik apa yang mereka lakukan atau menjelaskan alasannya,” ujar Rachel Denber, wakil direktur Human Rights Watch Eropa dan direktur Asia Tengah seperti dikutip dari BBC.

Menurut para pengamat dengan adanya undang-undang itu akan memungkinkan pemerintah untuk memblokir konten tanpa persetujuan yudisial dan membuat pengguna tidak mengetahui tentang informasi apa yang diblokir dan apa sebabnya.

Menurut Christian Mihr dari grup Reporters Without Borders, mengatakan bahwa undang-undang itu akan membuktikan bahwa kepemimpinan Rusia siap untuk membawa seluruh infrastruktur jaringan di bawah kendali politik untuk memotong aliran informasi digital kapan pun diperlukan.

Namun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pemerintah Rusia tidak memiliki rencana untuk mengisolasi pengguna internet karena tidak ada yang menyarankan untuk memutuskan koneksi internet.(hh)